Bahkan dalam persidangan dirinya menuturkan kalau sepakat terkait penambahan alokasi belanja yang diarahkan kepada program-program proritas.”Selain itu, kami sepakat dengan usulan agar tambahan alokasi belanja diarahkan pada program yang benar-benar prioritas, produktif, menyentuh langsung kebutuhan masyarakat miskin, serta memenuhi belanja wajib dan perlindungan sosial. Ini akan kami fokuskan untuk direalisasikan secara efektif dalam sisa waktu tiga bulan ke depan,”lanjutnya.
Lebih jauh Supriatna berjanji semua program yang dijalankannya nantinya akan berpatokan kepada regulasi yang ada serta berpihak kepada seluruh masyarakat.”Kami pastikan seluruh program dan belanja daerah tetap sejalan dengan regulasi yang berlaku dan berpihak kepada masyarakat,”imbuhnya.
Jawaban atas fraksi Partai Golkar yang menekankan terkait ketahanan pangan pihaknya mengakui sependapat bahwa ketahanan pangan harus menjadi prioritas.”Di Kabupaten Buleleng, hal ini memang menjadi fokus utama kami dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami akan mengkaji kembali prioritas anggaran untuk memperkuat sektor ini,”janjinya.
kemudian terkait peran BUMD sebagai pilar Pendapatan Asli Daerah dan penyedia layanan publik, dirinya berjanji akan melakukan meningkatkan tata Kelola BUMD yang ada.”Kami terus berkomitmen untuk meningkatkan tata kelola BUMD, baik dari sisi SDM maupun permodalan. Harapannya, BUMD dapat berkontribusi lebih besar melalui dividen dan pelayanan yang optimal,”akunya.
Untuk masukan Fraksi Gerindra tentang digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui BPKPD telah mengembangkan sistem berbasis 3D.”Masalah pemungutan pajak kita akan lakukan dengan system Digital System, Digital Payment, dan Digital Information. Aplikasi seperti Smartgove, Sireko, e-Ticketing, hingga pembayaran melalui QRIS, BUMDes, dan platform digital lainnya telah kami implementasikan untuk memudahkan wajib pajak,”tutupnya. @gus
