Untuk itu Bupati telah mengambil kebijakan pembebasan terhadap pembayaran PDAM selama tiga bulan kedepan khusus rumah tangga dan sosial. Yang di PHK dan dirumahkan diberikan insentif sesuai laporan Disnaker dan Perusahan serta dibantu Serikat Pekerja. Membantu rumah tangga sasaran, serta BPJS yang tidak ditangggung oleh perusahaan maupun mandiri, maka Pemkab Badung sudah ambil alih. Menyiapkan rumah singgah bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). "Masyarakat Badung sudah bagus sekali mengikuti imbauan pemerintah untuk melakukan PHBS, tetap menjaga jarak, social distancing dan physical distancing," jelasnya. 

Bupati juga minta jangan sampai ada penutupan akses oleh desa adat atau kelompok apapun, karena kita belum menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). "Kenapa PSBB belum kita terapkan, karena aturan menyebutkan apabila terjadi peningkatan drastis kasus Covid-19 di satu daerah, bahkan sudah masuk kriteria dan berdampak ke daerah lain, baru bisa diterapkan PSBB," tegas Giri Prasta.(put).