Selain itu, dalam sidang yang sama, Bupati Sutjidra juga menyampaikan penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Buleleng tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Ranperda ini mengusulkan adanya penggabungan dan pemisahan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) berdasarkan kajian teknis dan rekomendasi Pemerintah Provinsi Bali, agar struktur pemerintahan menjadi lebih efisien dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
Restrukturisasi OPD tersebut, menurut Sutjidra, dilakukan untuk menciptakan birokrasi yang ramping namun gesit dalam memberikan pelayanan publik.”Kita menginginkan OPD yang tidak terlalu gemuk, tapi gesit dalam melayani masyarakat. Tujuannya agar lebih efektif dan efisien dalam bekerja,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa penataan kelembagaan ini memperhatikan potensi pendapatan daerah, dengan pemisahan antara badan pendapatan dan badan pengelolaan untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.”Ada potensi pendapatan yang perlu dikelola secara mandiri, sehingga badan pendapatan dan badan pengelolaan perlu dipisahkan. Dengan begitu, pengelolaan keuangan daerah bisa lebih fokus dan profesional,” ungkap Sutjidra.
Dengan disepakatinya KUA dan PPAS 2026 serta pembahasan Ranperda restrukturisasi perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Buleleng berharap arah pembangunan dan tata kelola pemerintahan dapat berjalan lebih efektif, terukur, serta berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. @gus










