Berdasarkan data, diketahui bahwa luas tanah milik Pemprov Bali seluas 3,4 hektar. Dan ada tanah seluas 16 are yang dihibahkan kepada Pemkab Badung. Sementara tanah lainnya disewakan kepada PT. Garuda Adi Mantra Indonesia.
"Itu kontribusi sewa menyewa sudah dihitung. Maka ini merupakan pendapatan bagi Pemprov Bali," ungkapnya.
Nyoman Budi Utama menyatakan, jika saat ini masih banyak tanah milik Pemprov Bali yang abu-abu alias belum memiliki sertifikat. Oleh karena itu, permasalahan terkait aspirasi tanah yang disampaikan oleh Yayasan Kepustakaan Bung Karno masih belum jelas.
"Karena ini belum jelas, kami sampaikan jangan melakukan pembangunan dulu. Tadi mereka sudah minta maaf, karena PT Garuda Adi Mantra Indonesia melakukan pembangunan tanpa koordinasi, dan data yang kurang jelas," tutupnya.
