Fraksi Partai Golkar juga sependapat dengan Fraksi PDIP untuk segera menetapkan ketiga rancangan tersebut dengan berbagai masukan antara lain terkait dengan PT. BPR Bank Buleleng 45, dengan adanya Perda terkait diharapkan keberpihakan peran pemerintah melaui kebijakan Bupati.”Dalam rangka peningkatan sumber dana dari pihak ketiga, peningkatan kepercayaan publik dengan upaya pembenahan tata kelola perusahaan dan peningkatan sumber daya manusia yang mumpuni,”kata Ketut Dody Tisna Adi sebagai juru bicara Fraksi PDI P.
Senada dengan Fraksi lainnya Fraksi Partai Nasdem juga sependapat atas ketiga Ranperda tersebut untuk ditetapkan, melalui juru bicaranya Ketut Suartana menyampaikan pendapatnya diantaranya terkait dengan Ranperda penyelenggaraan sistem drainase mengingat permasalahan banjir dan genangan air terutama pada musim penghujan di Kabupaten Buleleng merupakan persoalan yang harus segera dituntaskan seiring perkembangan alih fungsi lahan menjadi daerah pemukiman, hal ini perlu diatur melaui sebuah regulasi yang jelas.”Kami lebih menilai dan menimbangkan terkait system drainase yang selama ini meluap dan membuat banjir di beberapa daerah hal itu juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Hal itu menjadi persoalan yang sangat krusial dan bisa dituntaskan dengan cepat atau segera,”harap Suarsana.
Selanjutnya, Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya, Luh Marleni, secara garis besar menyatakan setuju dengan penetapan ketiga Ranperda tersebut menjadi Peraturan Daerah. Namun demikian, terdapat beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Salah satunya terkait dengan penyelenggaraan sistem drainase yang perlu dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan.”Hal ini merupakan bagian dari upaya penanggulangan risiko bencana serta bentuk perlindungan sosial kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Buleleng. Mengingat kondisi cuaca yang belakangan ini cenderung ekstrem, risiko bencana juga meningkat secara signifikan,”tuturnya.










