MANGUPURA-sandybrown-gazelle-543782.hostingersite.com | Pembangunan di wilayah jalur hijau menjadi atensi DPRD Badung. Jajaran Dewan pun meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Badung untuk bertindak tegas. Hal tersebut terungkap saat Pansus Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang diketuai I Nyoman Dirgayusa menggelar rapat bersama pihak eksekutif, Senin (11/10).
I Nyoman Dirgayusa mengatakan, jalur hijau akan diakomodir di dalam perda PBG karena merupakan atensi. Pihaknya pun memberikan catatan khusus kepada Satpol PP berkaitan dengan jalur hijau. "Menurut kacamata saya tata ruang adalah roh. Jika pariwisata mengabaikan tata ruang, ini mencirikan pariwisata kita akan tamat," ujar Dirgayusa usai rapat.
Pihaknya pun menegaskan, pertanian ada lebih awal dibandingkan pariwisata, maka jalur hijau harus tetap dipertahankan. Hal ini disebutkan karena pihaknya melihat bangunan pariwisata yang berada di jalur hijau tidak ada tindak lanjut dari Satpol PP “Percaya tidak percaya saya berulang kali katakan pertanian itu lebih awal ada, seharusnya kalau saya seram berkata pertanian itu adalah ibunya, pariwisata itu belakangan berpolakan dengan baik seharusnya pariwisata menghormati pertanian,” tegasnya.
Tindak lanjut permasalahan di jalur hijau itu pun, katanya akan dilanjutkan melalui rapat khusus dengan jajaran Satpol PP Badung. “Saya sudah tegaskan dalam rapat tadi saya akan buatkan panggung yang lebih besar, bukan istilahnya menjatuhkan Satpol PP tetapi kita akan mengungkapkan apa masalah yang besar sehingga masalah ini susah diurai. Padahal Bapak Bupati Badung sudah menguraikan dengan jelas bahwa wibawanya pemerintah ada pada Satpol PP,” terang Ketua BK DPRD Badung itu.
