Sekda Adi Arnawa Terima Audiensi KPU Badung di Puspem Badung

(Last Updated On: 05/09/2021)

MANGUPURA-fajarbali.com | Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas dengan berpedoman asas mandiri, jujur dan adil, pada Senin (30/8/2021) kemarin, KPU Badung mengadakan audiensi dengan Pemkab Badung di Ruang Rapat Kerja Sekda Puspem Badung. Turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra Nyoman Sujendra, Kadis Kependudukan dan Capil AA Ngurah Arimbawa, Kepala KPU Badung I Wayan Artana Dana dan pejabat terkait dilingkungan Pemkab Badung.


Sekda Adi Arnawa mengatakan bahwa audiensi hari ini bahwa KPU datang hari untuk memastikan apakah ada pemekaran wilayah karena ini akan dipakai acuan untuk dapil, sementera ini di Badung tidak ada pemekaran. Di Badung memang terjadi kenaikan jumlah penduduk maka memang harus ada penambahan kursi untuk di DPRD badung. Untuk kedepannya akan siapkan anggaran bukan untuk pemilu saja tetapi untuk DPRD juga.

“Mudah-mudahan nanti di tahun 2024 kondisi kita membaik dan apa yang menjadi harapan KPU bisa kita follow up,” harapnya.

Pihaknya juga mengatakan bahwa di Badung memang terdapat 512 ribu orang tetapi nanti pada saat pemilu atau pilkada diperkirakan 300 ribu saja yang memilih. Golongan putih alias golput selalu muncul menghantui setiap kontestasi politik baik itu di pentas pemilihan kepala daerah maupun pemilihan presiden.

Baca juga :
Wisata Alam Menjadi Primadona Bagi Wisatawan Lokal di Masa Pandemi
Maling Beraksi di Areal Sekolah, Gasak Printer di SDN 5 Bedulu

Meskipun di Badung tak ada hukuman yang diberikan kepada mereka yang memutuskan untuk golput, namun masyarakat sudah sering diingatkan soal tanggung jawab untuk memilih calon pemimpin yang akan memegang kekuasaan. Sayangnya, himbauan untuk memilih justru tak berpengaruh besar bagi orang-orang yang memilih golput. 

“Inilah tugas kita bersama untuk bagaimana caranya agar meminimalisir angka golput yang ada. Terima kasih kepada KPU atas audiensi hari ini dan semoga nantinya kita terus bersama-sama menyelesaikan masalah-masalah yang ada,” imbuhnya.

Sementara itu Ketua KPU Badung I Wayan Semara Cipta mohon izin kepada Sekda terkait rencana UU No. 7 tahun 2017 dimana ketika kab/kota memiliki jumlah penduduk lebih dari 500 ribu maka kursi di DPRD lebih dari 45 kursi. Artinya dari sisi jumlah penduduk di Badung lebih dari 512 ribu maka alokasi kursi di DPRD harus melebihi 45 kursi.  

“Jadi di Badung yang mendapat tambahan kursi ialah Kecamatan Mengwi 1 kursi, Kecamatan Abiansemal 1 kursi, Kecamatan Kuta Selatan 2 kursi dan Kuta Utara 1 kursi sehingga totalnya sebanyak 5 kursi tambahan untuk Kabupaten Badung,” jelasnya.

Pihaknya juga  mohon izin untuk persiapan di tahun 2024 akan ada 2 pemilihan yaitu Pemilu yang rencananya 28 Februari dan Pilkada yang diadakan 27 November.

“Tetapi karena berbenturan dengan hari raya Galungan, kami sudah mengajukan tanggal 14 Februari, setidaknya tidak diadakan bertepatan dengan hari raya Galungan. Untuk tingkat provinsi dan seluruh kab kota akan melakukan pilkada secara serentak di 27 November 2024 dan kami sudah menyusun anggaran biaya untuk pilkada serentak, alokasi dana masih direncanakan kegiatan dalam situasi pandemi dimana alokasi anggaran banyak digunakan untuk prokes,” imbuhnya. (put)

 Save as PDF

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Dampak PPKM, Pedagang Belum Bisa Optimal Berjualan

Ming Sep 5 , 2021
Dibaca: 20 (Last Updated On: 05/09/2021)BANGLI-fajarbali.com | Untuk menggeliatkan roda perekonomian masyarakat, pelaksanaan vaksinasi dengan menyasar para pedagang di sejumlah Pasar di Kabupaten Bangli, sejatinya telah tuntas dilakukan sesuai target. Meski demikian, hal tersebut nyatanya belum bisa mengoptimalkan pendapatan asli daerah yang diraup dari retribusi pasar. Pasalnya, mau tidak mau […]

Berita Lainnya