SEMARAPURA-Fajar Bali, Sektor pariwisata di Kabupaten Klungkung, khususnya di Kecamatan Nusa Penida berkembang pesat. Bahkan kini telah menjadi ikon pariwisata Bali. Sayangnya, gemerlap dunia pariwisata tak sejalan dengan kondisi infrastruktur di wilayah kepulauan tersebut. Bahkan 'sumbangan' Nusa Penida pada sektor pariwisata Bali dinilai belum cukup menjadikan Kabupaten Klungkung prioritas oleh Pemerintah Provinsi Bali.
Hal tersebut diungkap oleh Ketua Fraksi Gerindra DPRD Klungkung, I Wayan Widiana, Senin (1/12/2025). Menurut Widiana, saat ini kebijakkan pembangunan akomodasi wisata di Nusa Penida selalu menuai pro dan kontra. Di satu sisi pelaku pariwisata dan wisatawan lebih menginginkan Nusa Penida tetap alami dan fokus pada pariwisata berkelanjutan serta destinasi berkualitas. Sementara di sisi lain, melihat perlunya investasi besar agar PAD meningkat dan infrastruktur dapat dibangun merata.
Sayangnya, ketika pro dan kontra tersebut tak kunjung tuntas, kondisi di lapangan justru semakin memprihatinkan. Jalan menuju berbagai destinasi rusak parah, fasilitas pendukung tidak memadai, dan pembangunan tidak pernah menjadi prioritas pemerintah provinsi. Padahal, daerah-daerah yang mendapatkan keuntungan besar dari pariwisata Bali ikut menikmati popularitas Nusa Penida sebagai magnet wisatawan internasional.
Bahkan karena tak pernah menjadi prioritas, saat ini kemampuan fiskal Klungkung terus melemah akibat anjloknya dana transfer dari pemerintah pusat. Tercatat pada 2024, Kabupaten Klungkung menerima Rp 254 miliar. Tahun 2025 turun drastis menjadi Rp 100 miliar, dan rancangan 2026 bahkan hanya Rp 50 miliar.
Atas kondisi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung harus melakukan peminjaman dana lebih dari Rp229 miliar ke pemerintah pusat. Renacananya dana tersebut akan dimanfaatkan untuk membangun jalan menuju destinasi wisata, jalan usaha tani, serta fasilitas pendukung lainnya di Nusa Penida.
Dengan upaya peminjaman dana tersebut, Widiana mengatakan Pemda Klungkung ingin merealisasikan pembangunan yang merata. Mulai dari jalan mulus, UMKM berkembang, hingga destinasi wisata memiliki fasilitas yang layak. “Kami juga menginginkan Kabupaten Klungkung bisa memberikan tunjangan Hari Raya untuk masyarakat setiap Hari Raya Galungan. Ini bentuk perhatian pemerintah daerah kepada warga, sekaligus penghormatan terhadap hari suci umat Hindu,” ujarnya.
Widiana juga menyayangkan, selama ini masyarakat Klungkung selama ini ikut menjaga, mendukung, dan berkontribusi terhadap keberlanjutan pariwisata Bali, tetapi kompensasi dan perhatian pembangunan justru lebih banyak mengalir ke daerah tertentu, sementara Klungkung sebagai pemilik destinasi strategis tidak pernah masuk prioritas.
"Kami tidak ingin ngemis-ngemis anggaran. Kami punya hak. Kontribusi Nusa Penida sangat besar bagi keberlanjutan pariwisata Bali, tapi perhatian yang diberikan tidak sebanding dengan peran yang kami jalankan,” ungkapnya seraya berharap pemerataan pembangunan, kepastian regulasi, dan kesejahteraan masyarakat dapat segera terealisasi. W-019










