DPRD Bali Beri Masukan Masalah Prioritas Pembangunan Bali

DENPASAR – fajarbali.com | Perjuangan Bali agar memiliki Undang-undang (UU) sendiri tampaknya akan membuahkan hasil. Pasalnya, usulan yang disampaikan ke DPR RI tersebut disambut baik.

 

 

Begitu juga dengan DPRD Bali yang turut ambil bagian dalam mengusulkan memberi masukan terhadap RUU Provinsi Bali. Wakil Ketua DPRD Bali I Nyoman Sugawa Korry menyarakan agar subtansi prioritas pembangunan Bali tak hanya lima hal saja. “Subtansinya bagus. Saya sudah memberikan masukan. Jangan dipatok lima saja, karena perkembangan lingkungan strategis kedepan kan bisa berubah,” katanya, Selasa (26/11/2019).

Sugawa Korry menyatakan, yang terpenting seluruh isi dari RUU Provinsi Bali tidak bertentangan dengan UU diatasnya dan tidak mengambil kewenangan Pusat. “Itu murni representasi dari Tri Hita Karana,” ujarnya.

Politisi asal Buleleng ini juga menyebut bahwa respon dari Komisi II DPR RI sangat bagus. Hal tersebut dianggap tak lepas dari kekompakan seluruh elemen di Bali dalam mengusulkan RUU. “Bahwa ini adalah keinginan dan pemikiran bersama,” akunya.

Disamping itu, apa yang dilakukan oleh Bali bisa menjadi contoh bagi provinsi lain di Indonesia. “Ini bisa sebagai referensi bagi provinsi lain dalam mengatur provinsi tapi tidak bertentangan dengan aturan,” tandasnya.

Bukan itu saja, respon DPD RI juga tak kalah bagus dengan DPR RI. Lembaga yang dipimpin oleh La Nyala Mattaliti tersebut bahkan langsung memberikan rekomendasi agar segera dibahas. “Apalagi DPD RI sudah bulat semuanya, dan mengusulkan rekomendasi untuk menjadi Prolegnas 2020 ini,” tutur dia. 

Yang terpenting, lanjutnya, RUU Provinsi Bali untuk menjaga dan kebaikan Bali kedepan. Begitu juga dengan budaya Bali bisa semakin tertata, terlindungi, serta kesejahteraannya semakin meningkat. “Tidak bisa salah satu saja. Harus keduanya bersinergi,” pungkasnya. (her).

  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Cegah Penyimpangan, Pemkab Klungkung Gandeng Kejaksaan

Rab Nov 27 , 2019
SEMARAPURA – fajarbali.com | Mengantisipasi terjadinya penyimpangan di lingkungan pemerintahan, Selasa (26/11/2019), Pemkab Klungkung menggelar sosialisasi terkait peningkatan pemahaman hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di ruang rapat Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah (BPKPD).