Lebih lanjut, untuk target PAD yang bersumber dari pendapatan retribusi daerah seperti retribusi pelayanan Kesehatan, pelayanan persampahan, pengujian kendaraan bermotor, retribusi tempat rekretasi dan olahraga (pariwisata) termasuk penyebrangan dan retribusi ijin mendirikan bangunan juga terpaksa dilakukan penyesuaian. Sebab, realisasinya hingga tanggal 26 Juni 2020, baru mencapai Rp 8,8 miliar dari target yang ditetapkan sebesar Rp 45,5 miliar. “Realisasinya, jauh dari harapan,” akunya.
Lebih spesifik, untuk retribusi tempat rekreasi dan olahraga diturunkan dari awalnya Rp 41 miliar kini menjadi Rp 13 miliar. “Hingga tanggal 26 Juni 2020, pendapatan dari retribusi rekreasi dan olahraga ini baru terealisasi sebesar Rp 7, 2 miliar. Karena itu, targetnya juga sudah diturunkan. Awalnya, dalam dua bulan ( Januari-Februari) pemasukannya cukup tinggi, setelah itu kini menjadi nol. Pasca Covid merebak, praktis tidak ada lagi pemasukan dari retribusi Penelokan maupun PHR,” jelasnya.
Kata Riang, hanya retribusi pengendalian menara telekomunikasi (tower) dan pendapatan bagi hasil kekayaan daerah (deviden), yang tidak ada pengaruhnya terhadap merebaknya Covid-19. “Selain itu, semua terkoreksi,” sebutnya. Terhadap anjloknya PAD Bangli, pihaknya pun mengaku pesimis untuk bisa melakukan terobosan pada tahun ini. Mengingat belum diketahui sampai kapan wabah corona akan berlalu. “Dengan kondisi sekarang ini, APBD Bangli telah banyak direfocusing untuk penanggulangan Covid-19. Harapan kita bersama, semoga pandemi corona ini bisa segera berlalu, supaya kehidupan masyarakat bisa menjadi normal Kembali,” pungkasnya. (arw)
