Selain itu, Alfred juga mempersoalkan penanganan perkara permohonan penetapan yang ditangani oleh hakim tunggal tersebut. “Harusnya ditangani majelis Hakim, bukan Hakim tunggal. Ini sangat janggal,” ujarnya.
Putusan sela itu merupakan buntut permohonan penetapan yang diajukan PT Bank CCBI kepada PN Denpasar melalui kuasa hukum kantor Otto Hasibuan untuk keperluan perpanjangan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) lahan atas nama PT GWP (termohon I) yang di atasnya berdiri Hotel Kuta Paradiso.
Permohonan penetapan itu diajukan karena PT Bank CCBI mengklaim sebagai agen jaminan dan agen fasilitas berdasarkan perjanjian kredit sindikasi PT. GWP tahun 1995. Dimana, SHGB lahan atas nama PT. GWP dijadikan jaminan utang tersebut.
Sementara itu, Fireworks Ventures Limited adalah pihak yang mengklaim sebagai satu-satunya pemilik piutang sindikasi PT GWP yang mendapatkan pengalihan hak tagih (cessie) dari PT Millenium Atlantic Securities (MAS) pada 2005.
Padahal PT MAS sebelumnya membeli piutang PT GWP dari Program Penjualan Aset-aset Kredit (PPAK) VI di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada 2004. Di dalam piutang PT GWP yang dijual BPPN tersebut melekat juga status agen jaminan dan agen fasilitas sindikasi. (Hen)
