Inovasi kedua berupa penyusunan Pedoman Pelaksanaan Penataan dan Pengosongan Lahan Berbasis HAM di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Pedoman ini mengatur tahapan persiapan, pelaksanaan, hingga pemulihan dan pemantauan kegiatan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, partisipasi, komunikasi persuasif, dan akuntabilitas. Pendekatan tersebut menjadi acuan bagi perusahaan dalam melaksanakan penataan kawasan dengan tetap memperhatikan aspek hukum, sosial, dan kemanusiaan, sekaligus mitigasi potensi risiko sosial di lapangan.
Plt. Direktur Utama ITDC, Ahmad Fajar, menyampaikan “Pengembangan kawasan pariwisata tidak hanya membutuhkan infrastruktur dan investasi, tetapi juga kepastian hukum serta tata kelola yang memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Pembaruan kerangka kerja sama investasi dan penguatan pedoman berbasis HAM menjadi bagian dari upaya kami membangun pengelolaan kawasan yang lebih terstruktur, akuntabel, dan berkelanjutan. Kami mengapresiasi kontribusi Tim Legal ITDC dalam menghadirkan pendekatan hukum yang selaras dengan kebutuhan bisnis dan tanggung jawab perusahaan,” ujar Ahmad Fajar.
Inovasi ketiga diwujudkan melalui General Legal Meeting (GLM), forum lintas divisi yang diinisiasi sejak 2025 untuk meningkatkan pemahaman hukum dalam proses bisnis perusahaan. Pada 21–22 Agustus 2026, GLM dikembangkan melalui dua lokakarya di Pertamina Mandalika International Circuit yang membahas kebijakan HAM dalam penataan kawasan serta pembaruan LUDA. Kegiatan ini melibatkan berbagai fungsi internal bersama praktisi dan akademisi hukum untuk memperkuat pemahaman mengenai kepatuhan dan mitigasi risiko sejak tahap perencanaan.










