DENPASAR-sandybrown-gazelle-543782.hostingersite.com
Setelah pembahasan panjang, akhirnya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali Tahun 2023-2043 rampung dibahas. Hal itu terungkap dari Rapat Paripurna DPRD Bali yang digelar pada Hari Senin (30/01) dengan agenda Laporan Dewan terhadap pembahasan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali Tahun 2023-2043 sikap atau Keputusan Dewan, dan Pendapat Akhir Kepala Daerah.
Dalam penyampaian dewan yang dibacakan oleh Ketua Pansus Raperda RTRW Provinsi Bali, Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana, pembahasan tersebut melibatkan dua komisi. Yakni Komisi I dan III DPRD Bali. “Pembahasan redaksional dan sinkronisasi dengan peraturan terbaru merujuk pada Raperda sebelum pembahasan lintas sektor dan sesudah pembahasan lintas sektor. Serta diterbitkannya persetujuan substansi, telah dilakukan pembahasan dan perbaikan,” katanya.
Pada BAB I Ketentuan Umum, sesuai dengan arahan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia agar ditambahkan klausal “Pemerintah Pusat”, “Kawasan Lindung Geologi”, “Zona Tunda (Holding Zone)” dan penghapusan klausal “Kawasan Konservasi Maritim (KKM),”. Yang dimaksud Kawasan Lindung Geologi adalah daerah tertentu yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian gejala geologi yang mencakup kawasan cagar alam geologi dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah. Zona Tunda (Holding Zone) adalah Kawasan yang belum disepakati peruntukannya pada saat penetapan peraturan daerah, dimana mekanisme penetapannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
