Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Percepatan Penurunan stunting berlanjut di Desa Titab, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Selasa (26/7).
SINGARAJA – fajarbali.com | Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Percepatan Penurunan stunting berlanjut di Desa Titab, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Selasa (26/7). Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengapreasiasi Desa Titab karena menjadi daerah “zero” stunting.
Perbekel Desa Titab I Wayan Swastika membeberkan, tips-tips desa yang dipimpinnya terbebas dari gangguan gizi kronis pada balita itu dengan mengaktifkan Posyandu secara rutin tiap bulan.
Pasangan calon pengantin dan pasangan usia subur juga tak luput dari perhatian pemerintah desa. Sebagai pimpinan desa, ia memuji kedisplinan warganya yang sangat antusias mengikuti arahan pemerintah di bidang kesehatan ini.
Desa Titab, lanjut Swastika, memiliki 1.179 penduduk terbagi dalam 362 KK. Sebagian besar penduduknya menggantungkan diri dari hasil perkebunan dan holtikultura seperti kakao dan sengkih.
Meski pun wilayahnya tidak ditemukan kasus stunting, ia berharap kampanye ini bisa mencegah potensi yang timbul di kemudian hari. “Ujung-ujungnya tujuannya untuk kesejahteraan warga kami. Kami sangat berterima kasih desa kami dipilih sebagai tempat sosialisasi,” jelasnya.
Wakil Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra mengungkapkan, prevalensi stunting di bagian Bali Utara itu masih bertengger di angka 8,9 persen. Memang masih di bawah rerata nasional dan Provinsi Bali. Namun pihaknya tetap komit mewujudkan Buleleng “zero” stunting.
Bidan desa, kata Sutjidra, merupakan strategi yang ampuh mencegah stunting. Lewat skill yang dimiliki, bidan-bidan desa ini berkolaborasi dengan kader PKK mendeteksi gejala stunting seperti di Desa Titab ini.
“Sangat strategis sekali peran bidan desa. Syukur Perbekel di Buleleng menempatkan bidan desa melalui dana desa,” kata Sutjidra yang juga Penanggung Jawab Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Buleleng tersebut.
Lanjut dia, pengentasan stunting memerlukan kolaborasi lintas sektor. Misalnya Dinas PUPR, Pendidikan, dan yang lain karena merupakan persoalan yang kompleks. Ia juga mengajak calon pengantin untuk benar-benar merencanakan masa depannya.
Inspekrut Utama BKKBN Ari Dwikora Tono, mengapresiasi prevalensi stunting di Buleleng yang berada di bawah rata-rata nasional.
“Stunting bukan penyakit, tetapi kondisi tumbuh janin bayi yang tidak optimal, sehingga ketika dewasa, tidak bisa tumbuh baik seperti bayi lainnya,” jelas Dwikora.
Ia mengingatkan, Presiden Joko Widodo mencanangkan Indonesia Emas 2045 atau 100 tahun setelah merdeka. Dengan demikian, Indonesia harus memiliki sumber daya manusia tangguh. Sehingga ia berharap kondisi “zero” stunting di Desa Titab dipertahankan.
Angka stunting di buleleng didukung oleh stunting di desa nol rendah. Tim pendamping keluarga bekerja terus, sehingga komsidi stunting nol dipertahankan.
Stunting di Indonesia, lanjutnya, sebesar 24,4 persen. “Angka ini artinya diatas 20 persen, menurut WHO sebuah negara angka stunting 20 persen kondisi kesehatan di negara tersebut tidak baik-baik saja,” tegasnya, sembari menyebut Presiden sampai mengeluarkan Perpres 72/2021 sebagai bukti keseriusan menanggulangi stunting.
Anggota Komisi IX DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana berharap, kampanye selanjutnya minimal diikuti 500 orang di setiap titik, agar gaung kampanye ini semakin luas.
Stunting, menurut Kariyasa, bisa mengancam keutuhan NKRI. “Bayangkan kalau generasi muda banyak stunting maka bangsa akan sulit maju. Bisa-bisa lumpuh karena menanggung beban warganya yang tidak berdaya,” kata dia.
Pihaknya di Komisi IX, tidak saja turun dengan BKKBN, namun dengan semua mitra seperti Kementerian Kesehatan, Ketenagakerjaan, BPPOM, BP2MI, BPJS kesehatan maupun Ketenagakerjaan. “Posisi kami berada dalam aspek-aspek yang menangani hak dasar kebutuhan masyarakat,” tutupnya. (Gde)
Save as PDF