Akibat keterlambatan itu berdampak pada antrian pemilih di sejumlah TPS, seperti TPS 6, 22, 23 dan 24 Kelurahan Banyuning. Sementara Ketua Bawaslu Bali, Ketut Aryani menyebut, keterlambatan itu dikhawatirkan merembet ke tingkat paritisipasinya. Karena ada informasi, warga yang tadinya sudah datang ke TPS, karena coblosan belum mulai memilih pulang, namun tidak datang lagi ke TPS."Yang kami takutkan masyarakat sudah menyempatkan diri datang ke TPS namun belum dilaksanakan coblosan sehingga masyarakat harus pulang dan tidak kembali lagi untuk dilakukan pencoblosan dan akhirnya partisifasi masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya kurang," terangnya.
Terkait dengan adanya hal tersebut apakan ada unsur pelanggaran pemilu? Ariani menyebutkan dengan adanya hal itu pihaknya tidak mengatakan adanya unsur pelanggaran dalam pemilu."Kalau dibilang pelanggaran tidak ada namun hal ini kami melihat ada pelanggaran kode etik yang terkandung,"jelasnya lagi.
Ditempat terpisah, Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Lidartawan menegaskan, keterlambatan pendistribusian logistic di Kabupaten Buleleng sebagai akibat buruknya manajemen KPU dan pihak Sekretariat KPU. Bahkan dengan adanya hak ith pihaknya mengakui sudah mengusulkan kepada Bupati Buleleng agar segera melakukan pergantian terhadap Sekretaris KPU Buleleng Putu Aswina.
"Hal ini akibat kurang kontrolnya menejemen KPU Buleleng dan bahkan kami sudah mengusulkan kepada Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana agar mengganti Sekretaris KPU karena bila hal ini dibiarkan kalau melaksanaan pemilu lagi tentunya akan tambah tifak beres," jelasnya.
