Hal ini penting agar petugas tetap dapat bergerak cepat ketika terjadi kebakaran maupun kondisi darurat lainnya. "Jangan sampai hanya gara-gara kehabisan BBM, kita tidak bisa melayani kegawatdaruratan atau bencana yang ada di Kota Denpasar," tegasnya.
Tak hanya kendaraan darurat, Pemkot Denpasar turut mengantisipasi kebutuhan BBM untuk truk-truk pengangkut sampah.
Ketersediaan bahan bakar armada tersebut dinilai penting untuk menjaga pelayanan kebersihan dan pengangkutan sampah di Kota Denpasar tetap berlangsung.
Di sisi lain, Pemkot Denpasar juga menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada 15–17 Oktober 2026.
Kebijakan tersebut tertuang dalam surat edaran yang diterbitkan Sekda Kota Denpasar. Penerapan WFH juga disertai kebijakan pembelajaran daring bagi siswa SD dan SMP di Kota Denpasar.
Arya Wibawa menjelaskan, kebijakan tersebut menjadi salah satu upaya untuk mengurangi mobilitas masyarakat sekaligus menekan konsumsi BBM di tengah kondisi antrean di SPBU. "Artinya, dengan kebijakan belajar daring, kemudian work from home untuk teman-teman ASN, bisa mengurangi penggunaan BBM yang ada di Kota Denpasar," ujar Arya Wibawa seraya berharap, pengurangan mobilitas tersebut dapat membantu mengurangi antrean kendaraan di SPBU, sekaligus mendukung upaya penanganan persoalan pasokan BBM yang sedang berlangsung. (Car)
