Sementara Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI, Budi Waluyo mengatakan pemberian sertifikat penghargaan merupakan bentuk apresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada daerah ketika pemerintah daerah berhasil mencapai nilai yang tinggi sebagai wujud bahwa sistem tata kelola pemerintahan daerahnya melalui indikator-indikator dalam MCP itu sudah baik, termasuk juga ada indikator bagaimana Pemda bisa dan mampu mensertifikatkan barang milik daerahnya atau aset-aset tanahnya.
“Kami berharap khususnya kepada Provinsi Bali, Kota Denpasar dan juga Kabupaten Badung bisa mempertahankan, karena ini nilai yang kami ukur per 30 November 2023. Jadi masih ada waktu untuk capaian nilai finalnya pada bulan Januari 2024, sekali lagi kami berharap dan tekankan untuk tetap bisa dipertahankan, dan juga mendorong dan mengajak Pemda lain yang nilai MCP nya masih kecil agar bisa naik sehingga secara keseluruhan Provinsi Bali bisa mencapai nilai MCP yang mencerminkan sistem tata Kelola pemerintahan dengan baik,” tegasnya.W-004
