MANGUPURA – fajarbali.com | Kabupaten Badung hingga kini masih masuk dalam zona merah penyebaran Covid-19. Pimpinan Dewan Badung pun meminta jika akan ada pembelajaran tatap muka agar dilakukan secara mapping.
Namun, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung ini menegaskan, mapping bukan berdasarkan daerah. “Mapping penyebaran covid-19 harus berdasarkan basis kecamatan, setelah itu baru berbasis desa,” kata Ketua DPRD Badung, I Putu Parwata, Rabu (12/8/2020).
Dia mencontohkan, ketika Badung masuk zona merah, kecamatan mana saja yang masuk di dalamnya. Jika hanya satu kecamatan masuk zona merah, kecamatan lain silakan melakukan pembelajaran tatap muka.
Di kecamatan zone merah itu pun, tegasnya, masih harus di-break down ke tingkat desa. “Kami pastikan tidak smua desa di kecamatan itu masuk zona merah,” katanya.
Pihaknya pun meminta, desa yang tidak masuk zona merah agar diberi kesempatan untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Karena itu, Parwata meminta data jelas dan pasti berapa kecamatan yang terpapar covid-19, selanjutnya berapa desa yang terpapar dan bagaimana perkembangannya.
“Jika memang tidak reaktif bahkan melandai, kecamatan atau desa jangan dilarang untuk melakukan pembelajaran tatap muka,” tegas Parwata yang juga dikenal mengelola sejumlah institusi pendidikan ini.
Sekali lagi dia menegaskan, Disdikpora agar jangan mengklaim secara global bahwa Badung zona merah. Tiap kecamatan dan desa karakteristiknya berbeda, termasuk tingkat penyebarannya berbeda.
Ditanya mengenai seberapa besar manfaat pembelajaran tatap muka dalam meningkatkan mutu pendidikan, salah satu orangtua murid Ketut Darsa menegaskan, pembelajaran tatap muka memberi peluang besar dalam meningkatkan mutu pendidikan. “Interaksi antara guru dan murid membuat kualitas pendidikan lebih terjamin,” tegasnya.
Sementara ketika pembelajaran online,
harus bergantung dengan sarana dan fasilitas. Misalnya HP pintar, jaringan wifi, serta kuota. “Ketika ini terganggu, pembelajaran dipastikan juga terganggu,” tegasnya.(put).
Save as PDF