Bendahara DPD PDIP Bali, Dewa Made Mahadnyana (baju putih)
DENPASAR-fajarbali.com
Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP yang berlangsung pada tanggal 29 September 2023 lalu mengambil tema tentang kedaulatan pangan. Hasilnya ada beberapa pokok yang diputuskan PDIP yakni sektor pertanian.
Dalam sektor tersebut, Bali menjadi salah satu daerah yang mendapat sorotan. Dimana, budidaya tanaman Bawang Putih memiliki potensi yang sangat bagus.
Bendahara DPD PDIP Bali, Dewa Made Mahadnyana menyatakan, selama ini para petani Bali belum merambah ke tanaman bawang putih. Lebih banyak menanam padi. Padahal jika dikembangkan, bawang putih mampu memberikan peluang tinggi.
"Kami di daerah diinstruksikan oleh partai, untuk mengklasifikasi kebutuhan pangan untuk rakyat Bali. Sesuai dengan program Pak Gubernur (sebelumnya/ Wayan Koster), Bali sekian lama mendatangkan bawang putih dari daerah lain," katanya saat ditemui di Gedung DPRD Bali usai mengikuti Raker dengan Pj Gubernur Bali, Kamis (05/10).
Melihat letak geografis Bali, sejatinya penanaman bawang putih bisa tumbuh subur. Akan tetapi, petani enggan menanam lantaran harga jual rendah, sementara harga produksi cukup tinggi. "Menurut Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Bali itu bisa, daerahnya itu di Songan Bangli," akunya.
Menurut pria yang akrab disapa Dewa Jack ini, jika Songan bisa dibudidayakan tanaman bawang putih, tentu akan menjadi sentra penghasil. Terlebih dengan kondisi tanah dan suhu di daerah tersebut sangat mendukung.
Hanya saja, yang menjadi permasalahan saat ini, para petani enggan menanam bawang putih. Sehingga, sampai saat ini Bali lebih memilih mendatang bawang putih daripada menanam sendiri. Apalagi, dengan harga yang murah. "Oleh karena diusulkan untuk melakukan subsidi silang. Kita akan tindaklanjuti dengan Pj Gubernur ini," tandasnya.
Terakhir, apabila sentra penanaman bawang putih di Songan terwujud, maka kebutuhan Bali akan bawang putih akan terpenuhi. "Dengan penanaman sekian hektar sudah cukup untuk menyuplai Bali," pungkas Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali. W-011
