MANGUPURA-fajarbali.com l DPRD Badung menggelar rapat paripurna terkait penjelasan Bupati Badung terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan 2021, Rabu Rabu (18/8/2021).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung, I Putu Parwata didampingi Wakil I, I Wayan Suyasa dan sejumlah anggota Dewan. Hadir Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa, Pimpinan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemkab Badung, Pimpinan Instansi Vertikal dan Para Direksi Perusahaan Daerah di Kabupaten Badung.
Ketua DPRD Badung, I Putu Parwata mengungkapkan, sesuai rancangan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Badung ke DPRD. Sesuai dengan penjelasan Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta Pendapatan dirancang Rp. 2,9 triliun lebih turun sebesar Rp. 854 miliar lebih dari APBD induk 2021 yang semula Rp. 3,8 triliun. Sedangkan PAD dirancang Rp. 1,9 triliun lebih. Parwata pun menyebut rancangan tersebut sangat efektif dan efisien. “Semoga rancangan ini bisa terpenuhi karena diturunkan dari pendapatan kita,” ujarnya usai rapat paripurna.
Namun dalam rancangan KUPA tersebut ada prioritas yang harus diselesai oleh Pemerintah Kabupaten Badung yakni, 21,35 persen fokus ke pendidikan. Sedangkan 11,06 persen untuk kesehatan. “Tetapi dalam hal ini yang diseriuskan masih soal penanganan pandemi Covid-19 untuk masyarakat Badung,”
Walaupun belanja turun, masih ada beberapa program yang menjadi prioritas. Pembangunan fisik dan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp. 102 miliar lebih. “Artinya masih ada fisik yang menjadi prioritas seperti jalan tani, peningkatan jalan. Karena perekonomian kan tergantung kelancaran arus lalu lintas,” terangnya.
Pihaknya berharap, pariwisata bisa lekas pulih dan pandemi Covid-19 bisa teratasi. Sehingga, jika pariwisata bisa kembali pulih maka akan kembali bisa mendongkrak pendapatan. “Kalau itu bisa nanti di silfa kita di 2022 bisa lebih banyak,” ujarnya.
Sementara, Bupati Badung Nyoman Giri Prasta mengungkapkan proses penyusunan RKPD perubahan, rancangan KUPA dan PPAS perubahan, rancangan perubahan APBD maupun rancangan perubahan penjabaran APBD Badung tahun anggaran 2021 masih dihadapkan pada kondisi pandemi Covid-19 yang menimbulkan dampak signifikan terhadap perkembangan ekonomi, terutama pada sektor pariwisata yang menjadi andalan pemasukan pendapatan Kabupaten Badung.
BACA JUGA :
Hadiri Gertam Padi di Desa Tibubeneng, Sekda Badung Ajak Krama Subak Bangga Menjadi Petani
Gerakan Pramuka Kwarcab Badung Juara Umum Lomba Scout Creativity
“Oleh karena itu, maka proyeksi APBD perubahan tahun anggaran 2021 yang telah dirancang tersebut masih sangat memungkinkan disesuaikan berdasarkan dinamika perkembangan dampak yang ditimbulkan akibat pandemi Covid-19, dan dalam kesempatan ini saya berharap ada satu pembahasan yang detail dan konstruktif oleh dewan sehingga hasilnya tetap memberikan manfaat optimal bagi daerah dan masyarakat Kabupaten Badung,” ujar Bupati Giri Prasta saat mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Badung dengan agenda penyampaian penjelasan Bupati Badung terhadap rancangan KUPA, rancangan PPAS perubahan, rancangan perubahan APBD serta rancangan perubahan penjabaran APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2021, bertempat di Ruang Sidang Utama Gosana Kantor DPRD Badung, Rabu (18/8/2021).
Kemudian, Bupati Giri Prasta menyampaikan rancangan pendapatan daerah perubahan tahun anggaran 2021 dirancang sebesar Rp. 2.945.977.798.309 (dua triliun sembilan ratus empat puluh lima milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan ribu rupiah) turun sebesar Rp. 854.988.448.984 (delapan ratus lima puluh empat milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) atau 22,49% dari APBD induk tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 3.800.966.247.293 (tiga triliun delapan ratus milyar sembilan ratus enam puluh enam juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah).
“Sedangkan untuk belanja daerah perubahan dirancang sebesar Rp. 3.254.139.007.092 (tiga triliun dua ratus lima puluh empat milyar seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ribu sembilan puluh dua rupiah) turun sebesar Rp. 546.827.240.201 (lima ratus empat puluh enam milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu dua ratus satu rupiah) atau 14,39% dari APBD induk tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 3.800.966.247.293 (tiga triliun delapan ratus milyar sembilan ratus enam puluh enam juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah),” papar Bupati Giri Prasta.
Disisi lain Bupati Giri Prasta juga menjelaskan bahwa beberapa program santunan, seperti santunan lansia maupun program kartu Badung sehat tetap dijalankan agar masyarakat Badung mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan.
“Contoh, jangan disalah artikan kartu Badung sehat itu tidak berfungsi, ini tetap berfungsi, cuma belum diatur oleh regulasi yang ada dalam SIPD namun tetap kita carikan jalan keluar dan kami berupaya semaksimal mungkin bagaimana agar kami bisa memberikan sebuah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada warga Badung, itulah tugas pemimpin,” tegasnya. (put)
Save as PDF