“Sampai saat ini belum ada PKPU terbaru, oleh karenanya, hal yang bisa didiskusikan adalah apakah sosialisasi itu melanggar atau tidak? Jika tidak melanggar bagaimana analisis hukum nya, dan jika melanggar apa yang harus kita lakukan,” ujar Nakula dalam forum tersebut.
Dari diskusi yang terjadi, Bawaslu se-Bali sepakat untuk menarik kesimpulan bahwa Partai Politik dapat memasang bendera sepanjang pemasangan tersebut tidak bertentangan dengan Undang – Undang dan melanggar estetika.
Mengakiri agenda tersebut, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa dan Hukum Bawaslu Bali, I Ketut Rudia mengaku bahwa pasca penetapan partai politik desember lalu, pihaknya telah mengirimkan surat cegah dini kepada partai politik yang menjadi peserta Pemilu.
Selain Wirka dan Rudia, dalam acara tersebut juga hadir Ketua Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Bali, I Ketut Sunadra, serta Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum Bawaslu Bali, I Made Aji Swardhana. W-011/rls
