Pihaknya menyampaikan Laporan Keuangan Pemkab Badung sudah memenuhi 4 indikator yang ditetapkan oleh BPK diantaranya pertama adalah laporan keuangan harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan, kedua mengenai kelengkapan bukti yang memadai, ketiga pengendalian intern harus baik dan yang keempat penyusunan harus sesuai undang-undang. Diakui pula bahwa opini WTP dari BPK bukan berarti tidak adanya kekurangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu setiap catatan BPK sesuai LHP yang diterima sesegara mungkin akan ditindak lanjuti sesuai petunjuk BPK.
“Kita akan patuh, melakukan pengelolaan keuangan dengan akuntabel dan selalu mengikuti petunjuk BPK. Opini BPK ini pula merupakan output dari itu semua, penggunaan keuangan kita sudah dianggap baik dan akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan. Dan perlu kami sampaikan juga kepada masyarakat bahwasanya APBD Kabupaten Badung terbuka untuk umum dan tidak ada yang ditutupi," tegasnya seraya mengatakan capaian ini milik masyarakat Badung hasil dari penerapan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang dijiwai semangat Trisakti Bung Karno yang berdaulat dibidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang kebudayaan.
Pada kesempatan itu Bupati Giri Prasta juga memaparkan hasil capaian pembangunan Kabupaten Badung yang selalu lebih baik dari capaian provinsi dan nasional berdasarkan indikator makro. Realisasi pendapatan Kabupaten Badung periode tahun 2015-2019 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Untuk tahun 2019 realisasi pendapatan Kabupaten Badung sebesar Rp. 5,7 triliun naik 6,44% dari realisasi pendapatan tahun 2018 yg sebesar Rp. 5,4 triliun.
