GIANYAR-fajarbali.com | Alokasi dana desa (ADD) di Kabupaten Gianyar untuk memberikan lapangan kerja bagi warga yang terkena PHK dan warga miskin lebih banyak digunakan untuk pengembangan jalan usaha tani. Namun demikian ada desa yang mengembangkan akses pariwisata dan pengelolaan sampah ataupun kegiatan lain serupa.
Desa Lebih, misalnya, dana ADD untuk program padat karya tunai digunakan untuk perbaikan jalan usaha tani di Banjar Kesian. Dana yang dialokasikan untuk pembangunan jalan ini sebesar Rp 86 juta lebih. Padat karya tunai ini dikerjakan 18 tenaga, baik tukang dan pekerja.
“Alokasinya memang kecil, mengingat sebagian anggaran juga untuk penanganan covid 19 dan pengelolaan sampah,” jelas Perbekel Lebih, Ni Wayan Geria Wahyuni.
Baca Juga :
Larangan Mudik, Transaksi di Bali tak Alami Peningkatan yang Signifikan
Gelar Safari Politik PKB Bali Temui Pelingsir Puri Satria, Cok Rat Minta PKB Bali Jaga Marwah Demokrasi dan Toleransi
Desa Sanding, Kecamatan Tampaksiring, juga memprogramkan kegiatan jalan usaha tani. Anggaran yang digelontor cukup besar, Rp 475 juta, mengingat volume perbaikan jalan tergolong berat dan pelebaran jalan. Jalan yang diperbaiki pada Subak Selasih, yang mengalamj kerusakan hampir 750 meter.
“Jalan itu sudah rusak berat, karena perbaikan sekaligus juga pelebaran yang semula lebar sekitar 90 cm menjadi 150 cm,” jelas Perbekel Sanding, Dewa Putu Mahendra.
Sedangkan Desa Kemenuh, menggunakan ADD untuk proyek padat karya perbaikan akses menuju obyek wisata rintisan Air Terjun Monkey River.
“Dana yang kami alokasikan sebesar Rp 200 juta dan perbaikan akses menuju air terjun sekitar 200 meter,” jelas Perbekel Kemenuh, Dewa Nyoman Neka.
Akses jalan yang dibangun merupakan akses pariwisata rintisan, dimana kedepannya Desa Kemenuh mengembangkan pariwisata alam. Pada wisata rintisan ini, nantinya wisatawan selain menikmati air terjun juga menikmati keindahan alam dan melihat kawanan monyet di sekitar air terjun.
Camat Blahbatuh, IB Dharmayuda menyebutlan pelaksanaan padat karya tunai sudah ada ketentuan yang mengatur. Dari program kegiatan untuk infrastruktur pedesaan dan pertanian, juga tenaga kerja harus dari warga setempat.
“Tidak boleh dikerjakan pihak ketiga, ini padat karya tunai untuk warga PHK dan KK Miskin,” jelas Darmayudha.
Ditambahkannya, sebagian kegiatan sudah berlangsung dan ada yang akan tuntas. Dimana kegiatan dominan adalah perbaikan jalan usaha tani, perbaikan gorong-gorong, pengadaan TPS3R mengatasi sampah.
“Dari pantauan, realisasi berjalan dengan baik,” sebutnya. (sar)
Save as PDF