AMLAPURA-fajarbali.com
Tampaknya pemkab Karangasem harus kembali berpikir keras dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) 2021 ini. Pasalnya, karena Pendapatan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menurun drastis,KUPA 2021 pun mengalami defisif sehingga jajaran eksekutif pun harus menggeser Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (silpa) agar sejumlah program yang dirancang dapat berjalan. Hal itu terungkap saat Badan Anggaran DPRD Karangasem menggelar rapat kerja pembahasan KUPA tahun 2021 dengan eksekuti, pada Rabu (18/8/2021).
Sekda Karangasem, I Ketut Sedana Merta dihadapan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Karangasem menyampaikan, pendapatan daerah dari berbagai sumber yang telah dirancang pada APBD induk 2021 banyak yang tidak memenuhi target. Salah satunya, kata Sedana Merta, pendapatan yang bersumber dari transfer pusat dan daerah,serta DAU yang mengalami penurunan Rp 23 miliar lebih. “APBD tahun 2021 memang sangat berat karena KUPA mengalami penyesuaian,” ujar Sedana Merta.
Selain dana transfer, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Karangasem pun mengalami penurunan. Sejumlah obyek PAD, sebut Sedana Merta, malah tidak memenuhi target. Yang paling keras, katanya lagi, yakni pada Pendapatan dari Pajak hotel dan restaurant. “Sektor pariwisata paling tinggi tidak memunuhi target, karena situasi dan cendurung kurang bagus,” ujarnya.
Sedana Merta juga mengakui,PAD dari rancanangan KUPA mengalami penurunan sampai hampir Rp 38 miliar lebih dari target pada APBD Induk sebesar Rp 258 miliar, turun menjadi Rp 219 miliar. Adapun yang turun yakni pajak daerah dari Rp 124 miliar lebih, menjadi Rp 77 Miliar lebih atau mengalami penurunan hingga Rp 47 miliar lebih. “Hal yang sama juga terjadi di retribusi daerah kita rencanakan sekitar Rp 9 miliar, dari sebelumnya sekitar Rp 15.9 miliat atau turun sekitar Rp 6.5 miliar,” terangnya.
Untuk menutupi kekurangan anggaran lantaran tidak tercapainya target APBD Induk 2021 itu, sebut Sedana Merta, pihaknya pun mengambil langkah untuk menggeser Silpa sehingga PAD yang menurun bisa tertutupi. “Kami berani memasang karena kondisi saat itu berbeda dengan sekarang,” ujarnya.
Sementara, anggota Banggar DPRD Karangasem, I Nyoman Sumadi, menyampaikan, dengan jumlah yang banyak tidak mencapai target itu,pihaknya meminta program-program yang belum terlaksana di APBD Induk jangan sampai malah tidak dilaksanakan di APBD Perubahan. Salah satu contohnya, bedah rumah untuk warga sebisanya agar tetap dijalankan di anggaran perubahan ini. “Kasian masyarakat, harapanya mendapat bedah rumah dan sudah di verifikasi malah tidak jadi dapat,” ujarnya ketua fraksi Golkar ini.
Hal yang sama juga disampaikan I Made Juwita. Dengan mengambil Silpa untuk menutupi penurunan PAD, berarti harus ada penyisiran kembali dimasing-masing OPD. Juwita juga meminta agar program apa yang belum dijalankan di APBD Induk 2021 agar di jalankan pada APBD Perubahan. “Jangan sampai program yang sudah direncanakan malah tidak jalan, apalagi sudah mengambil silpa untuk menutupi penurunan PAD,” ujarnya. (bud).
Save as PDF