AMLAPURA-sandybrown-gazelle-543782.hostingersite.com | Ngototnya anggota DPRD Karangasem agar pokok-pokok pikiran (pokir) hasil reses untuk diakomodir dalam RAPBD 2022 sangat disayangkan ormas Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Karangasem.
PP menilai, DPRD Karangasem semestinya fokus melakukan pengawasan pembangunan sesuai RPJMD bupati, bukan malah ngotot dengan pokir mengingat situasi anggaran pemerintah lagi difisit. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Pemuda Pancasila (PP) Karangasem,I Gede Budi Hartawan, ST,Selasa (16/11/2021).
BACA JUGA:
Raker Pembahasan Materi RAPBD 2022 Alot, Dewan Karangasem Ngotot Pokir Didanai
Menurutnya, anggaran Pemkab Karangasem saat ini sedang mengalami penurunan, baik dari bantuan dari pemerintah pusat maupun anggaran dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu imbas dari pandemi Covid-19 yang belum ada tanda akan berakhir. Apalagi, pemerintah juga sedang fokus melakukan penanganan covid-19. "Ya semestinya jangan ngotot seperti itu, berbeda jika situasinya normal, silahkan ngotot,kondisi ini kan tidak saja terjadi di Kabupaten Karangasem, tetapi di seluruh Indonesia," ujar I Gede Budi Hartawan.
Gede Budi Hartawan mendorong agar DPRD Karangasem untuk menjalankan fungsi kontrolnya. Terutama, melakukan pengawasan terhadap jalanya pemerintahan dalam hal ini pengawasan pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem. "Jangan karena hasil reses di jadikan untuk menghambat pembangunan," ujarnya.
