Solusi Seharusnya Berupa Insentif Pajak dan Edukasi, Bukan Intervensi Tarif
Alih-alih mengatur soal potongan aplikasi, ORASKI mendorong pemerintah dan DPR untuk fokus pada pemberian insentif nyata bagi pelaku usaha dan pengemudi online. Beberapa usulan konkret dari ORASKI antara lain:
- Penghapusan PPN dan PPh atas pembelian kendaraan operasional;
- Potongan pajak untuk pembelian suku cadang;
- Subsidi program edukasi dan pelatihan untuk driver;
- Pendekatan perlindungan usaha yang setara dengan taksi konvensional.
ORASKI juga menekankan bahwa apabila pemerintah atau DPR tetap memaksakan intervensi terhadap regulasi tarif dan potongan—yang sebenarnya bukan berada dalam ranah kewenangan mereka—maka risiko keruntuhan ekosistem transportasi online sangat besar.
“Kalau aplikator sampai tutup karena regulasi yang tidak tepat, maka jutaan driver bisa kehilangan pekerjaan. DPR dan pemerintah harus siap menanggung akibatnya jika ini sampai terjadi,” pungkas Fahmi.










