MANGUPURA-fajarbali.com | Nawa Cita Pariwisata Indonesia (NCPI) Bali dan Perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia (PHR) Badung, merasa terpanggil menyikapi sekaligus memberi solusi atas polemik persampahan di Pulau Dewata.
Hal ini tidak terlepas dari imbas negatif pariwisata akibat tata kelola sampah yang belum maksimal. Untuk itu kedua organisasi tersebut menggelar Sarasehan dengan tema "Pengolahan Sampah: Antara Solusi dan Polusi", Senin (20/4/2026), bertempat di Ramada Bali Sunset Road, Kuta, Badung.
Sarasehan menghadirkan narasumber, yakni Gubernur Bali 2008-2018 Dr. Made Mangku Pastika, M.M., Sugi Lanus (filolog, pembaca, peneliti, dan budayawan), Dr. Ir. I Made Agus Aryawan, S.T., M.T. (Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung), I Made Dwi Arbani, S.TP., M.Si. (Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali), Ni Nyoman Santi, S.T., M.Sc. (Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Region Bali Nusra), Dr. Drs. I.K.G. Dharma Putra, M.Sc. (Ketua Bali Sustainable Development Foundation), Dr. Ida Bagus Putu Astina, S.H., M.H., MBA, CLA. (advokat danpengusaha), Prof. Dr. Ir. I Gusti Bagus Wijaya Kusuma, serta Prof. Dr. I Gusti Bagus Rai Utama, S.E., M.MA., M.A., MOS., CIRR.
Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, I Made Dwi Arbani, S.TP., M.Si., sebenarnya kunci utama dalam menangani sampah adalah memilah. "Kalau sudah dipilah, maka kerja teknologi akan menjadi lebih mudah dan cepat. Jadi, setelah dipilah baru kita olah," ujarnya.
Ketua Bali Sustainable Development Foundation, Dr. I.K.G. Dharma Putra, M.Sc., mengatakan untuk menangani sampah perlu didukung anggaran yang memadai. la melihat anggaran untuk ini masih sedikit. "Setidaknya anggaran sampah 3 persen dari APBD. Penting juga ada penegakan hukum bagi yang melanggar," tambahnya.
Hal senada disampaikan pelaku industri, Dr. I.B.P. Astina, yang selama ini menangani limbah B3. "Yang bisa menyelesaikan sampah adalah teknologi. Dengan teknologi, banyak negara sukses mengolah sampahnya. Dan saya punya teknologi itu," ujar Astina, seraya mengatakan ia selama ini bisa menangani limbah B3 dengan baik yang jumlahnya cukup besar. "Kami punya mesin (waste cooker) untuk mengolah sampah," tambahnya.
Prof. Dr. I Gusti Bagus Rai Utama, S.E., Μ.ΜΑ., Μ.Α., MOS., CIRR., mengingatkan tugas aparat jangan dilimpahkan ke masyarakat. "Tugas masyarakat hanya memilah sampah," jelasnya.
Sementara itu, Dr. Made Mangku Pastika mengatakan sampah ini menjadi tanggung jawab semua unsur pemerintah, jangan dipindahkan ke pihak lain.
Mantan Gubernur Bali ini mengusulkan agar dianggarkan untuk memproses sampah. Jadi, politik anggaran harus jelas. "Sampah ini masalah serius, karenanya harus ditangani dengan baik," ujarnya.
Mangku Pastika mencontohkan ketika meluncurkan Program Simantri, di mana kompos yang dihasilkan diberi subsidi. "Dulu kompos saya subsidi seribu rupiah per kilogram, padahal biaya produksinya Rp1.100. Ini agar kompos bisa dimanfaatkan dengan baik," kata MP, sapaannya.
MP juga mengingatkan masalah hukum yang bisa muncul bila sampah ini tidak ditangani dengan baik. "Kalau tidak ada solusi, sampah akan jadi polusi dan bahkan bisa berurusan dengan polisi," ungkapnya.
MP melanjutkan, masalah sampah ini hanya bisa diselesaikan dengan teknologi, tidak bisa dengan filosofi.
Pengelola TPS3R Seminyak mengatakan pihaknya tegas dalam penanganan sampah di wilayahnya. "Kalau sampah tidak dipilah, tidak diambil petugas," jelasnya. TPS3R Seminyak selama ini cukup berhasil dalam mengolah sampah.
Ketua NCPI Bali, Agus Maha Usadha, mengatakan harus ada pembagian tugas yang jelas dalam menangani sampah. la berharap ada solusi yang arahnya ke teknis. "Kolaborasi diperlukan untuk mempercepat penanganan sampah ini," ujarnya.
Ketua PHRI Badung, I.G.N. Rai Suryawijaya, mendorong agar seluruh pihak segera beralih dari diskusi menuju aksi nyata melalui langkah-langkah konkret. "Kalau ingin pariwisata tetap menjadi kekuatan ekonomi ke depan, maka pengelolaan sampah harus menjadi prioritas bersama, bukan pilihan. PHRI dan NCPI berkomitmen untuk terus mengambil peran aktif, menjadi jembatan kolaborasi, serta mendorong implementasi nyata di lapangan," ujarnya.
Dalam sarasehan terungkap kendala yang dihadapi dalam pengolahan sampah, mulai dari pemilahan, keterbatasan anggaran, hingga tanggung jawab.
Sebagai destinasi pariwisata global, Bali belakangan ini menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah. Padahal, kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian lokal Bali (PDRB) mencapai 66% dan menyumbang lebih dari 55% devisa pariwisata nasional, setara dengan nilai Rp176 triliun.
Bahkan, sektor pariwisata di Kabupaten Badung berkontribusi tidak kurang dari 87% terhadap APBD. Di sisi lain, harus diakui pertumbuhan sektor hospitality (hotel, restoran, kafe, vila, dan pusat komersial) berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan volume sampah.
Meski dalam pengelolaan sampah telah terbit berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk produk hukum daerah, berbagai produk hukum tersebut dalam implementasinya masih mengalami kendala dan/atau tidak dapat dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten.
Bahkan, kendala tersebut telah berada pada titik krusial yang berdampak pada berbagai sektor, baik sanitasi lingkungan maupun pariwisata.
