DENPASAR-fajarbali.com | Pembangunan pariwisata di Bali yang mencolok terjadi di Kawasan Kabupaten Badung.
Di tengah nuansa demokrasi menjelang Pileg dan Pilpres tanggal 17 April 2019 tentu suasana politik di Bumi Keris ini harus mencerminkan demokrasi yang berkualitas sebagai salah satu destinasi pilihan dunia. Jangan sampai Badung yang dikenal sebagai destinasi terbaik justru menunjukkan tingkat demokrasi yang buruk.
“Di Badung tempat jantungnya pariwisata Bali yang dikenal di dunia. Kita harapkan juga memberikan contoh demokrasi yang bagus dan elok. Tidak ada lagi rakyat yang dipaksa memilih si A harus si B, berikan kebebasan kepada masyarakat,” ujar Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Made Mudarta di Denpasar, Minggu (3/3/2019).
Pernyataan Made Mudarta bukannya sebuah ucapan tanpa alasan, pasalnya suasana politik di Badung sedang menjadi perbincangan karena beraroma amis (politik Bansos dan hibah). Politisi asal Jembrana ini sangat khawatir kondisi ini mampu menggiring masyarakat untuk memilih karena adanya janji-janji. Cara berpolitik yang dinilai tidak sehat ini juga dituding sudah menjadi rujukan untuk memilih. Diakui atau tidak situasi ini sudah membuat masyarakat berfikir matrealistis dan menjadi faktor utama penggerak seseorang untuk menentukan pemimpinnya baik di eksekutif maupun legiskatif.
“Ini sesungguhnya kita belum dewasa berdemokrasi, kalau kita lihat demokrasi maju di Eropa atau Amerika bukan faktor itu yang membuat demokrasi berkualitas. Tapi integritas dan kapasitas seseorang yang mampu melaksanakan tugas ketika terpilih menjadi DPR,” jelas Made Mudarta.
Masyarakat luas harus menyadari seorang calon wakil rakyat pantas dipilih bila mereka memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas baik sebagi fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Jadi kalau parameter memilih adalah janji bantuan yang akan bisa difasilitasi melakui dana Bansos dan hibah maka bersiaplah masyarakat yang memberikan suaranya kecewa dan gigit jari lima tahun kedepan. Bisa saja Bansos atau dana hibah yang difasilitasi calon DPR akan membuat masyarakat senang dalam bebera saat namun begitu nanti terpilih sebagai wakil rakyat tidak mampu berfikir dan menunjukkan produktifitasnya sebagai wakil rakyat yang berkualitas.
“Barang kali masyarakat itu akan happy, senang dalam seminggu karena menerima bantuan apakah bentuknya cas hibah atau Bansos tetapi bersedih menyesalnya lima tahun. Orang yang dipilih tidak mampu memproduksi apapun di legislatif. Mestinya orang yang paham undang-undang anggaran dan memiliki kemampuan lainnya yang diperlukan menjadi DPR,” tegasnya.
Perlu disadari pembangunan yang berkualitas harus berdasarkan kebutuhan tanpa menurunkan kualitas keikut sertaan masyarakat didalamnya. Ditegaskan Made Mudarta pentingnya memilih calon wakil berkualitas tidak hanya berlaku di Kabupaten Badung tapi di seleluruh Bali dan di Indonesia secara umum. Karena terpilihnya wakil rakyat yang tidak produktif sudah dapat dipastikan dipilih oleh masyarakat yang kurang cerdas dalam menentukan pilihan. Atau adanya unsur lain sehingga masyarakat tidak bisa memilih secara independen berdasarkan integritas Caleg atau calon incumben karena adanya tekanan politik yang bisa saja dilakukan pihak-pihak yang sengaja menciderai demokrasi. Sangat dimaklumi seluruh partai politik ingin meningkatkan perolehan suaranya, atau minimal mampu mempertahankan perolehan kursi sebelumnya. Tapi ia yakin masyarakat yang terlihat diam kini sudah mulai bisa membaca politik yang berkualitas dan akan dibuktikan saat memberikan suaranya taggal 17 April 2019 mendatang. (kdk)
Save as PDF