Penyebab minimnya minat masyarakat menjadi PPS, lanjut Mantan Wartawan ini, sesuai hasil pengecekan ke desa karena memang animo masyarakat untuk menjadi penyelenggara sangat minim sekali. “Padahal itu, tugas sangat mulai sekali sebagai pelaksana Pemilu di Bangli,” akunya. Selain itu, diakui, tingkat kerumitan dalam Pilkada kali ini lebih mudah dari sebelumnya. “Jadi kemungkinan kerena masih ada pandangan lantaran tugasnya sementara sehingga animo masyarakat menjadi kecil,” jelasnya.
Selain itu, sejatinya dari sisi honor para tenaga PPS ini mengalami peningkatan. Kata Pujawan, standar honor para penyelenggara pemilu kali ini, rata-rata kenaikannya mencapai Rp 300 ribu. Semisal untuk Ketua KPPS yang dulunya mendapat honor Rp 600 ribu kini akan mendapatkan honor Rp 900 ribu per bulan. “Total dengan adanya kenaikan honor ini, kita masih memerlukan anggaran Rp 2,7 miliar. Namun setelah dilakukan optimalisasi dan rasionalisasi kami masih kekurangan sekitar Rp 852 juta untuk memenuhi honor bagi tenaga ad hoc. Dan syukurnya, kekurangan itu juga akan dipenuhi oleh Pemerintah Daerah,” bebernya.
Lanjut Pujawan, kalau dulu dalam pemenuhan tenaga PPS ini, cukup berkoordinasi dan meminta dari kepala desa. Nanti kepala desa yang menunjuk warganya berdasarkan rekomendasi. “Tapi sekarang, aturan itu sudah tidak berlaku lagi karena banyak persoalan yang terjadi ketika itu ditunjuk. Maka sekarang prosesnya melalui pendaftaran, sehingga masyarakat yang ingin jadi penyelenggara mesti melalui proses pendaftaran,” beber Pujawan.










