Sementara itu, Suhajar Diantoro dari Kementerian Dalam Negeri turut menyoroti potensi bahaya kecerdasan buatan atau Artificial intelligence (AI) dalam konteks Pilkada. Diantoro juga mengingatkan bahwa hasil teknologi seperti video dan audio yang dihasilkan oleh AI bisa menimbulkan ketidaknyamanan karena sangat mirip dengan aslinya, sehingga sulit dibedakan. "Pilkada serentak 2024 akan melibatkan pemilihan 37 gubernur, 415 bupati, dan 93 wali kota. Dengan perkembangan teknologi saat ini, kita harus waspada terhadap potensi penyalahgunaan AI yang bisa mempengaruhi opini publik," tegasnya.
Di sisi lain, Totok Suryanto dari Dewan Pers menekankan pentingnya media massa untuk tetap berpegang teguh pada kode etik jurnalistik."Media perlu memastikan pemberitaan yang kompeten, konsisten, dan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menjaga kepercayaan publik". ucapnya. @gus
