DENPASAR – fajarbali.com | Bali memasuki fase baru ekonomi desa. Setelah terbitnya Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025 yang menargetkan pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara nasional, Bali termasuk yang paling cepat menuntaskan legalisasi KMP di seluruh desa dan kelurahan.
Data Pemprov menunjukkan 716 KMP (636 di desa, 80 di kelurahan) telah berakta dan mulai menyiapkan berbagai unit usaha. Ini mengubah lanskap kelembagaan ekonomi desa: BUMDes yang telah lama menjadi “jangkar” layanan lokal komersial kini mendapat “mitra jaringan” baru yang kuat di sisi pengadaan dan perdagangan antar-koperasi.
Dalam kerangka hukum, BUMDes adalah badan hukum milik desa yang dibentuk untuk mengelola usaha sesuai kebutuhan lokal, sementara KMP adalah koperasi anggota yang akuntabilitasnya bertumpu pada Rapat Anggota Tahunan dan pembagian SHU. Perbedaan watak kelembagaan ini bukan penghalang bahkan justru peluang pembagian peran yang lebih tajam.
KMP menguat di “hulu” (pengadaan kolektif, logistik, jaringan antar-desa), BUMDes merajut nilai di “hilir” (ritel desa, layanan wisata, ekosistem UMKM lokal, dan layanan berbasis adat). Dengan desain ini, harga beli bisa lebih efisien tanpa mengorbankan cita rasa lokal dan keberpihakan pada produsen kecil.
Sinergi idealnya dimulai dari pemetaan rantai nilai desa. KMP memanfaatkan skala untuk menekan biaya input—misalnya sembako, pupuk, pakan, atau material bangunan—melalui skema perdagangan antar-koperasi lintas wilayah. BUMDes kemudian memadukan pasokan tersebut ke dalam layanan pasar desa, kios BUMDes, eco-activities wisata, hingga layanan kebersihan dan pengelolaan sampah.










