Anggota Komisi XI DPR RI I Gusti Agung Rai Wirajaya, selaku narasumber pertama, kembali mengingatkan agar masyarakat tidak merusak pecahan rupiah, seperti melipat, meremas atau mencoret.
Sebab, hal itu merupakan tindakan pidana. Pelakunya bisa dijerat hukuman penjara dan denda. Ia menguraikan, aturan itu tertuang dalam Pasal 35 UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ayat 1.
Dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja merusak, memotong, menghancurkan dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1 miliar.
Menurutnya, ancaman hukuman tersebut dibuat karena rupiah merupakan simbol perjuangan, cita-cita, dan perjalanan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, seseorang yang mencoret bahkan merusak uang rupiah dapat disebut tidak menghargai atau melecehkan kedaulatan negara.
"Saya sangat sering menggaungkan hal ini ke kampus-kampus. Apalagi di Kampus Perjuangan (UNR) ini, sudah tidak terhitung lagi," jelas Rai Wirajaya, sembari berharap mindset masyarakat bisa berubah setelah mendapatkan 'pencerahan' tentang rupiah.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, menambahkan, menjaga harga diri bangsa bisa diwujudkan dengan tidak merusak rupiah. Menurutnya, rupiah berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa.
Erwin mencontohkan negara-negara di kawasan Afrika banyak menggunakan mata uang negara lain (dolar Amerika), sehingga terjadi 'dolarisasi' yang berpotensi mengganggu stabilitas perekonomian negara tersebut. "Jadi nggak main-main arti rupiah ini. Bukan sekadar alat pembayaran yang sah di negeri kita," tegasnya.
