Pihaknya juga membantah keras bahwa tidak mempublish data tersebut. Sebab pihaknya sudah memberikan hardcopy APBD kepada DPRD Badung. "Hari ini (kemarin) jujur saja ada perasaan tidak nyaman, bapak (Satria) mengancam saya dengan UU 14 nomor 2008 dengan Ombudsman. Saya akan konsultasikan dengan kakak saya di Sesjam apakah ini bisa menjadi suatu hal. Karena saya sudah bekerja sesuai dengan ketentuan. Jadi untuk yang itu tidak melakukan kesalahan,” ujarnya dengan nada kesal.
Satria pun kembali menjawab, pemegang soft copy adalah Kepala BPKAD. Pihaknya pun mempertanyakan kenapa hanya softcopy saja tidak diberikan. Sedangkan saat meminta kepada Kepala OPD lainnya pihanya langsung diberikan.
“Apa sih salahnya kirim softcopy biar gampang saya mempelajari. Kalau seperti ini pandangan saya ada hal disembunyikan. Kalau ibu mau melaporkan ke si A si B, laporkan langsung ke Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena saya di sini bertanya punya hak imunitas, punya kekebalan dalam menyampaikan sesuatu di sini, ada tata tertib memberikan kewenangan apa pun saya di sini. Ibu silahkan laporkan ke Tuhan sekalipun silahkan,” tegasnya lagi.
Kemudian Ketua Dewan Badung Putu Parwata menengahi permasalahan tersebut. Menurutnya maksudnya semua sama-sama baik. BPKAD sudah menjelaskan sebetulkan di APBD semua sudah ada lampiran, kemudian Satria minta softcopy nya. “Sekarang tidak usah diperpanjang. Komunikasi ini harus dibangun secara konstruktif demi kepentingan kita Bersama-sama dan tidak ada maksud yang lain,” bebernya.
