Selain dua hal di atas, kata Retha, Ranperda juga mengatur soal perlindungan dari aspek kesejahteraan. Misalnya, kaum disabilitas diberikan insentif secara khusus yang berupa santunan. “Ini menjadi perhatian Dewan untuk meningkatkan kesejahteraan kaum disabilitas khususnya di Badung,” katanya.
Pembahasan Ranperda Disabilitas ini disambut positif Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja Badung IB Oka Dirga dan Kadis Sosial Ketut Sudarsana yang hadir pada serap aspirasi tersebut. Menurut keduanya, perda ini nantinya dapat menekan perusahaan agar mempekerjakan kaum disabilitas sesuai ketentuan.
Ditanya kondisinya saat ini, Oka Dirga menyatakan sudah berjalan. Namun memang kesadaran dunia usaha mempekerjakan kaum disabilitas masih rendah. “Dengan perda ini, tak ada alasan dunia usaha akan mangkir dari ketentuan,” tegasnya.
Serap aspirasi ini dihadiri berbagai kalangan. Di antaranya pengelola yayasan, kepala sekolah yang memiliki program inklusi, camat, kades maupun lurah, Dewan Pembina Puspadi Bali, kepala balai panti sosial, dan kaum difabel. Hadir juga pengurus Apindo serta sejumlah general manager sejumlah perusahaan. (put)
