BANGLI – fajarbali.com | Bupati Bangli I Made Gianyar kian getol memperjuangkan agar Bangli sebagai penghasil sumber daya air bisa mendapatkan kontribusi berupa kompensasi atas ditetapkannya Kabupaten Bangli sebagai daerah konservasi penyangga bagi Bali. Karena itu setelah bersurat kepada Gubernur Bali, Bupati asal desa Bunutin, Kintamani juga meminta dukungan semua kalangan termasuk kalangan anggota DPD RI untuk bersama-sama membantu perjuangan rakyat Bangli. Salah satunya agar Undang-Undang tentang Retribusi dan Pajak Daerah bisa segera direvisi. Hal tersebut, disampaikan Bupati Bangli saat menerima kunjungan kerja Anggota DPD RI, I Made Mangku Pastika di PLTS Bangklet, Kayubihi, Kamis (12/3/2020).
Pada kesempatan itu, Bupati Made Gianyar menyampaikan sejumlah aspirasi agar turut diperjuangkan oleh Mantan Gubernur Bali itu. Diantaranya, terkait upaya penanggulangan pencemaran danau Batur, rendahnya tarif listrik yang dihasilkan PLTS Bangklet serta revisi UU RI tentang retribusi dan pajak daerah. “Untuk persoalan pencemaran Danau Batur, nantinya akan ditindaklanjuti oleh bapak Mangku Pastika dengan mengundang Bangli secara khusus untuk solusi penanggulangannya,” jelasnya.
Lebih lanjut, terkait PLTS Bangklet yang saat ini telah dikelola oleh Perusda BMB, masalah yang dihadapi yakni soal tarifnya yang terlalu rendah tidak sebanding dengan biaya operasional yang diperlukan. “Hitung-hitungan kita, tarif listri yang dibeli PLN sekarang hanya Rp 750/kwh. Supaya dapat untung sedikit, setidaknya tarifnya bisa dinaikkan sampai Rp 2.000/kwh,” jelas Bupati Made Gianyar. Hanya saja, untuk kenaikan tarif tersebut, mesti diatur dalam Peraturan Menteri ESDM. “Sehingga kita juga mengusulkan kepada anggota DPD RI agar ada perubahan tarif listrif dalam peraturan tersebut. Setidaknya, tarifnya naik dan kita juga dapat untung sedikit,” jelasnya.
Selain itu, terkait tuntutan Bangli untuk mendapatkan kompensasi atas jasa lingkungan yang bersumber dari air, Bupati Bangli mengaku sudah bersurat ke Gubernur. Bahkan, pihaknya juga berencana akan bersurat kepada Presiden RI. “Aspirasi soal itu, juga sudah kita sampaikan ke Bapak Mangku Pastika agar turut memperjuangkan revisi UU 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Terlebih, aturan ini sudah cukup lama, 11 tahun. Apalagi batas Undang-Undang semestinya lima tahun sudah bisa dilakukan revisi,” ungkapnya.
Karena itu, pihaknya mengaku cukup optimis perjuangan rakyat Bangli untuk bisa mendapatkan kompensasi dari air yang dihasilkan kedepan akan membuahkan hasil. “Kalau mau negara ini jujur, sesuai pasal 33 bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selama ini, untuk penghasil Emas dan Nikel serta Batubara daerahnya sudah kaya. Sedangkan yang penghasil air, belum. Yang ada, justru menghasilkan air mata,” bebernya. Padahal bila air itu bisa diatur dalam aturan tersebut, diyakini Bupati dua periode ini, negara tidak perlu lagi ribut soal lingkungan. Sebab, otomatis lingkungan akan lebih terjaga, orang menanam pohon bisa sejahtera, orang bertani sejahtera dan orang punya hotel juga bisa sejahtera. “Sekarang banyak orang alih fungsi, kan juga karena kesejahteraan,” tegasnya. Misalnya, orang punya sawah dipergunakan untuk rumah kost-kostan. Sebab, dengan punya kost-kosan lebih sejahtera daripada punya sawah. Sehingga sawahnya jadi beton. “Namun jika kedepan, dengan punya sawah sama sejahteraanya dengan orang punya kos-kosan, sehingga kita tentunya tidak akan merubah sawah kita jadi beton,” ungkapnya.
Karena itu, selama ini Bangli tetap komit menjadi daerah pertanian dan sebagai daerah konservasi/ penyangga. Tapi, dipertanyakan kembali apa kompensasi yang didapat Bangli. “Selama ini, air kita dipakai rafting, yang menggunakan dapat dollar yang punya air justru tidak dapat apa-apa. Ini perjuangan sangat idial yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Terlebih, selama ini orang yang memanfaatkan air dari Bangli tidak merasa bahwa untuk mendapatkan air tersebut perlu biaya produksi menanam pohon dan pemeliahraan,” tegasnya.
Sementara menanggapi aspirasi yang disampaikan Bupati Bangli tersebut, Anggota DPD RI Made Mangku Pastika yang saat itu didampingi tiga staf ahlinya, menyampaikan sejatinya kehadirannya ke PLTS Bangklet untuk memastikan kondisi PLTS Bangklet yang sebelumnya sempat terbengkalai karena persoalan kewenangan. Sebab, pasca dibangun berselang beberapa tahun baru diserahkan ke pemerintah daerah. “Kini PLTS ini, sudah dihibahkan dan dikelola oleh Perusda cukup baik. Hanya saja, persoalan muncul terkait biaya operasional yang tidak sebanding dengan tarif listrik. Tarif listrik belum bisa memberikan profit, karena terkait aturan, ini yang akan kita turut perjuangkan kedepan,” tegasnya.
Selain itu, Mantan Kapolda Bali ini juga mengingatkan kepada Bangli sebagai daerah yang tidak sejahtera dibandingkan dengan daerah lain di Bali, harus terus mencari sumber-sumber daya atau potensi untuk menambah pemasukan PAD. Menurut Pastika ada dua komuditas yang tidak akan pernah habisnya, yakni energi listrik terbarukan dan sumber daya air yang bisa dikelola oleh Bangli. “Selama ini, Bangli memberikan air kepada wilayah lain. Kalau tidak salah sekitar 61 persen sumber air Bali berasal dari Bangli. Oleh karena itu, wajar Bangli mendapat kontribusi dari perannya tersebut,” tegasnya.
Untuk itu, pihaknya juga turut meminta agar perjuangan Bangli supaya mendapatkan kontribusi dari sumber air, supaya dilakukan secara bersama-sama. “Saya mewakili daerah untuk kepentingan daerah di pusat. Selama ini, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari pusat.Sebab, sering kali pengaturan dari pusat mengeneralisir atau menyamakan semua daerah, padahal kita punya kekhasan,” bebernya. Dalam hal ini, pihaknya pun mengaku siap untuk memperjuangkan tuntutan rakyat Bangli tersebut. Selain itu, Mangku Pastika juga mensuport berbagai potensi Bangli agar bisa terus dikembangkan salah satunya dibidang teknologi pertanian. (arw)
Save as PDF