DENPASAR - fajarbali.com | Digitalisasi perlahan namun pasti mulai mengubah wajah pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Bali. Jika sebelumnya BUMDes lebih dipahami sebagai lembaga ekonomi desa yang bergerak secara konvensional dan terbatas pada pasar lokal, kini teknologi digital membuka ruang transformasi yang jauh lebih luas. Di berbagai desa, digitalisasi tidak hanya dimaknai sebagai penggunaan perangkat teknologi, tetapi juga sebagai upaya memperbaiki tata kelola, meningkatkan transparansi, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan usaha desa.
Sejumlah BUMDes di Bali menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital mampu meningkatkan efisiensi sekaligus daya saing usaha desa. BUMDes Kerta Sari Utama Desa Kertalangu Kesiman Denpasar, misalnya, mengembangkan aplikasi berbasis Android yang memungkinkan masyarakat mengakses berbagai produk dan layanan BUMDes secara langsung melalui telepon pintar. Melalui aplikasi tersebut, warga dapat melihat katalog produk, melakukan pemesanan, memilih metode pembayaran, hingga menikmati layanan antar.
Inovasi ini tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga mengubah pola interaksi antara BUMDes dan masyarakat desa. BUMDes tidak lagi dipersepsikan sebagai unit usaha yang kaku dan birokratis, melainkan sebagai penyedia layanan ekonomi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Digitalisasi yang diterapkan BUMDes Kerta Sari Utama juga menunjukkan bahwa usaha desa dapat menjangkau pasar yang lebih luas tanpa harus meninggalkan basis lokalnya.
Produk-produk desa yang sebelumnya hanya dikenal oleh warga sekitar, kini dapat diakses oleh konsumen di luar desa. Dalam konteks Bali, yang ekonominya sangat terkait dengan sektor pariwisata dan UMKM, pendekatan ini menjadi sangat relevan. Digitalisasi membuka peluang agar BUMDes tidak sekadar menjadi pengelola usaha rutin, tetapi juga motor penggerak ekonomi kreatif desa.
Pendekatan berbeda namun sama strategis terlihat pada BUMDes Cahaya Pesona Mandiri Desa Angseri Tabanan. BUMDes ini memfokuskan digitalisasi pada layanan keuangan desa melalui pemanfaatan sistem transaksi non-tunai. Dengan menjadi simpul layanan pembayaran elektronik, BUMDes memudahkan warga desa dalam mengakses berbagai layanan keuangan tanpa harus pergi ke luar desa.
Digitalisasi layanan ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan masyarakat, tetapi juga memperkuat posisi BUMDes sebagai pusat layanan ekonomi lokal yang inklusif. Lebih dari itu, digitalisasi layanan keuangan mendorong keterbukaan pengelolaan BUMDes. Informasi terkait transaksi, penggunaan dana, dan layanan publik menjadi lebih mudah diakses dan dipantau.
Dalam masyarakat Bali yang kuat dengan nilai kebersamaan dan pengawasan sosial desa adat, keterbukaan semacam ini sangat penting. Transparansi bukan hanya soal kepatuhan administratif, tetapi juga menyangkut legitimasi sosial BUMDes di mata masyarakat. Ketika warga merasa dilibatkan dan mendapatkan informasi yang memadai, kepercayaan terhadap BUMDes pun tumbuh dengan sendirinya.
Sementara itu, BUMDes Tunjung Mekar Kabupaten Buleleng menunjukkan bahwa digitalisasi tidak selalu harus dimulai dari sisi layanan eksternal. BUMDes ini menekankan pembenahan tata kelola internal melalui digitalisasi pencatatan dan pelaporan keuangan. Sistem keuangan digital memungkinkan pengelola BUMDes mencatat transaksi secara lebih tertib, menyusun laporan keuangan dengan lebih cepat, serta memantau kinerja unit usaha secara berkala. Langkah ini berdampak langsung pada akuntabilitas dan pengawasan, baik oleh pemerintah desa maupun oleh masyarakat.
Pengalaman BUMDes Tunjung Mekar menggarisbawahi pentingnya digitalisasi sebagai fondasi tata kelola yang sehat. Tanpa sistem pencatatan dan pelaporan yang baik, ekspansi usaha justru berisiko menimbulkan masalah baru, seperti kesalahan administrasi atau lemahnya pengendalian internal. Digitalisasi keuangan membantu BUMDes membangun disiplin pengelolaan usaha sekaligus meminimalkan potensi konflik akibat ketidakjelasan informasi keuangan.
Jika dicermati secara keseluruhan, berbagai praktik digitalisasi BUMDes di Bali menunjukkan bahwa teknologi dapat diadaptasi sesuai dengan konteks dan kebutuhan masing-masing desa. Ada BUMDes yang memprioritaskan pemasaran dan layanan publik, ada pula yang memulai dari pembenahan tata kelola internal. Perbedaan pendekatan ini justru menunjukkan fleksibilitas digitalisasi sebagai strategi pengembangan BUMDes, bukan sebagai model tunggal yang harus diterapkan secara seragam.
Namun demikian, keberhasilan digitalisasi BUMDes tidak dapat dilepaskan dari tingkat literasi digital pengelola dan masyarakat desa. Teknologi yang canggih tidak akan memberikan dampak signifikan jika tidak diiringi dengan kemampuan sumber daya manusia untuk mengelolanya. Di sejumlah desa, masih dijumpai keterbatasan pengetahuan dan keterampilan digital, terutama di kalangan pengelola BUMDes yang berlatar belakang non-teknis. Tanpa pendampingan dan pelatihan berkelanjutan, digitalisasi berisiko berhenti sebagai simbol modernisasi, bukan sebagai alat pemberdayaan ekonomi.
Dalam konteks Bali, tantangan literasi digital juga harus dipahami secara kultural. Masyarakat Bali memiliki nilai-nilai lokal yang kuat, seperti kebersamaan, gotong royong, dan keseimbangan sosial. Digitalisasi BUMDes seharusnya tidak mengikis nilai-nilai tersebut, melainkan memperkuatnya. Teknologi idealnya menjadi alat untuk memperluas partisipasi masyarakat, mempercepat arus informasi, dan meningkatkan akuntabilitas, bukan menggantikan relasi sosial yang sudah terbangun di desa.
Ke depan, penguatan literasi digital BUMDes perlu menjadi agenda bersama pemerintah daerah, pendamping desa, dan perguruan tinggi. Pelatihan teknis harus diiringi dengan pemahaman tata kelola, etika pengelolaan usaha, dan tanggung jawab publik. Dengan pendekatan tersebut, digitalisasi tidak hanya mendorong efisiensi ekonomi, tetapi juga memperkuat fondasi kelembagaan BUMDes.
Pada akhirnya, pengalaman BUMDes di Bali menunjukkan bahwa digitalisasi bukan sekadar mengikuti arus zaman, melainkan strategi sadar untuk memperkuat ekonomi desa. Ketika teknologi dikelola secara bijak dan inklusif, BUMDes dapat tumbuh sebagai lembaga ekonomi yang modern, transparan, dan tetap berakar pada nilai-nilai lokal. Di titik inilah digitalisasi menemukan makna sejatinya: bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana pemberdayaan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali. (*)
Penulis : Anak Agung Putu Gede Bagus Arie Susandya, SE., M.Si., Ak (Mahasiswa PDIA Universitas Pendidikan Ganesha/Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar)
