Politisi asal Dalung ini pun mengakui, ada beberapa Ranperda memang gagal diselesaikan tahun sebelumnya karena beberapa faktor. Salah satunya adalah karena masih menunggu terbitnya peraturan diatasnya. Selain itu juga ada yang sudah digodok, namun penetapannya masih menunggu harmonisasi Perda di Provinsi.
“Yang sedang kita kejar saat ini adalah Perda Pertanian, Perda Desa Adat, Perda Parkir dan Perda Disabilitas. Sementara Perda tahun sebelumnya yang kita harapkan juga tuntas tahun ini adalah Perda RDTR di masing-masing kecamatan,” kata Parwata sembari menyebut pada masa persidangan pertama tahun 2019 DPRD Badung baru berhasil menetapkan satu Perda.
Dikatakan juga bahwa selain menuntaskan Perda yang masih nunggak, dewan Badung juga tengah merancang payung hukum untuk program, kebijakan dan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Badung yang tertuang dalam RPJMD Badung Semesta Berencana. Payung hukum untuk mengamankan visi-misi dan program pemerintahan Giriasa ini akan dituangkan dalam beberapa macam Perda tentang Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB). Seperti Perda Pangan, Sandang dan Papan, Perda Pendidikan dan Kesehatan, Perda Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan, Perda Adat, Seni, Budaya dan Agama dan Perda Pariwisata.
Perda-perda yang berkaitan dengan PPNSB ini akan digeber oleh anggota dewan baru dengan menggunakan APBD Perubahan 2019.
“Yang jelas dalam Perubahan 2019 Perda PPNSB sudah harus dibuat untuk memperkuat RPJMD Semesta Berencana. Nanti, bupati dalam mengeksekusi APBD sehingga tinggal melihat Perda itu saja,” tukas Parwata. (put)
