Untuk diketahui, menukil Laporan Tahunan KPPU tahun 2009 terdapat saran pertimbangan terhadap kebijakan menara bersama di Kabupaten Badung dari lembaga tersebut yang menyatakan penataan menara telekomunikasi dengan konsep menara bersama di daerah tersebut jauh dari prinsip- prinsip persaingan usaha yang sehat.
Dalam laporannya KPPU melihat potensi inefisiensi dan persaingan usaha tidak sehat yang didasari kebijakan melalui proses perobohan beberapa menara yang semata-mata didasarkan pada hadirnya perjanjian yang memberikan hak eksklusif terhadap satu pelaku usaha. KPPU dalam laporan tahun 2009 menyarankan Pemkab Badung memperbaiki substansi pengaturan tentang menara bersama sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan daerah Kabupaten Badung No. 6 Tahun 2008.
Menurut KPPU, beberapa substansi pengaturan yang diperlukan diantaranya menara di lokasi hasil Mapping yang sudah ditempati oleh pelaku usaha eksisting, pengelolaannya harus tetap dapat dilakukan oleh pelaku usaha eksisting, hal ini untuk menghindari terjadinya inefisiensi ekonomi. Mengingat model pengelolaan yang cenderung mengarah ke monopoli /oligopoli, maka Pemerintah Kota sebagai regulator harus melakukan intervensi untuk melindungi hadirnya abuse of monopoly/oligopoly power dari operator menara terhadap operator telekomunikasi.
Berikutnya, mencabut pasal 10 ayat 2 dan 5 serta pasal 14 dalam perjanjian kerjasama antara pemerintah Kabupaten Badung dengan PT Bali Towerindo Sentra (BTS) karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Hal ini ditujukan agar penambahan titik-titik lokasi menara telekomunikasi bersama tidak secara otomatis akan diberikan kepada PT BTS, tetapi juga dapat diselenggarakan oleh penyedia menara lain selama memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.










