DENPASAR-fajarbali.com | Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali melakukan audiensi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra guna memperkuat sinergi pelaksanaan program Bangga Kencana dan percepatan program prioritas tahun 2026.
Pertemuan tersebut membahas capaian realisasi program dan anggaran, termasuk realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) subbidang Keluarga Berencana (KB), serta langkah konsolidatif menghadapi agenda koordinasi tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Dalam laporan yang disampaikan, Kepala BKKBN Provinsi Bali, Dr. dr. Ni Luh Gede Sukardiasih, M.For., M.A.R.S. memaparkan progres realisasi fisik dan keuangan program, termasuk realisasi pelaksanaan DAK Subbidang KB yang menjadi instrumen strategis penguatan layanan di daerah.
Evaluasi juga diarahkan pada penguatan perencanaan dan pengendalian agar serapan anggaran sejalan dengan target kinerja pembangunan keluarga.
Menjelang pelaksanaan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana Tahun 2026, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Bali memohon dukungan Sekda Provinsi Bali untuk menjadi narasumber dalam rangka penguatan Penyusunan Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) di Provinsi Bali.
Sekda Provinsi Bali, I Dewa Made Indra menegaskan komitmen untuk memfasilitasi percepatan penyusunan tersebut agar selaras dengan arah kebijakan provinsi.
Selain itu, agenda Rapat Kerja Daerah (Rakerda) juga akan menghadirkan narasumber lintas sektor, antara lain dari Badan Gizi Nasional (BGN), Tim Penggerak PKK, serta DPRD, guna memperkuat koordinasi transformasi program pasca penyesuaian nomenklatur kelembagaan.
Dalam pertemuan tersebut juga ditegaskan komitmen percepatan sejumlah Program Prioritas Kemendukbangga/BKKBN, meliputi program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING), Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA), Lansia Berdaya (SIDAYA), serta Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI).
Program-program ini diposisikan sebagai instrumen akseleratif penguatan ketahanan keluarga berbasis komunitas.
Audiensi ini menjadi bagian dari konsolidasi lintas perangkat daerah untuk memastikan sinkronisasi kebijakan, efektivitas pelaksanaan anggaran, serta percepatan implementasi program prioritas pembangunan keluarga di Provinsi Bali tahun 2026.
