MANGUPURA-fajarbali.com | Sebelum ditetapkannya Rancangan APBD 2022, Komisi IV DPRD Badung menggelar rapat dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Badung, Kamis (21/10/20121).
Rapat dipimpin Ketua Komisi IV, Made Sumerta didampingi Nyoman Gede Wiradana, Luh Putu Gede Rara Hita Sukma Dewi, Made Suwardana serta dihadiri sejumlah pimpinan OPD terkait. Rapat tersebut adalah untuk rencana program masing-masing OPD di tahun 2022.
Made Sumerta usai rapat mengungkapkan, secara substansi, program yang cukup krusial menurutnya adalah di pendidikan. Apalagi, saat ini sudah dilaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) meski belum 100 persen. “Kita berharap dan mendorong agar segera bisa dilakukan PTM 100 persen namun mengacu pada protokol kesehatan (prokes) dan aturan pemerintah,” ujarnya.
Pihaknya juga mengingatkan, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) agar infrastruktur sekolah yang sudah tidak layak fungsi agar menjadi atensi. Sehingga, proses belajar mengajar jika sudah bisa dilaksanakan PTM 100 persen berjalan dengan baik.
“Seperti yang kita tahu PAD kita tidak terlalu signifikan sekali. Sehingga kebutuhan-kebutuhan proses belajar mengajar baik infrastruktur termasuk yang tertunda semenjak dihantam pandemi. Maka dari itu ada gedung yang sudah dibangun sejak tahun 1980-an menjadi atensi bersama agar proses belajar mengajar tidak terganggu,” jelasnya.
Sementara, untuk Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker), Komisi IV DPRD Badung meminta agar memperhatikan masyarakat khususnya Badung yang terkena PHK dan dirumahkan semenjak pandemi yang bahkan jumlahnya mencapai puluhan ribu.
“Industri di Bali banyak menyerap tenaga kerja yang semenjak pandemi sangat berdampak sekali. Yang dirumahkan mudah-mudahan tidak terdegradasi menjadi PHK. Kita minta Disnaker fokus menangani ini, untuk itu PHK tidak bertambah lagi,” kata Sumerta sembari berharap dengan dibukanya pariwisata pendapatan Badung di 2022 juga bisa meningkat dan kembali menyerap tenaga kerja.(put)
Save as PDF