Terhadap hal tersebut, Sekretaris Daerah Propinsi Bali menyampaikan, Pemprov Bali menyambut baik Pendampingan Hukum dan Pengamanan yang dilaksanakan Kejati Bali, serta dan berjanji selalu terbuka terhadap penggunaan anggaran.
Ditambahkan oleh Kasi Penkum bahwa sebelumnya pada hari senin, 20 April 2020, Asdatun Kejati Bali telah bertemu dengan Inspektorat Pemprov Bali dan melakukan koordinasi dengan BPKP Perwakilan Propinsi Bali.
Hal ini dilakukan sebagai penguatan pelaksananaan tugas dan fungsi kegiatan Kejaksaan Tinggi Bali dalam refocussing kegiatan, relokasi anggaran, pengadaan serta penyaluran barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.(eli)
