MANGUPURA - sandybrown-gazelle-543782.hostingersite.com | Pemerintah Kabupaten Badung telah melontarkan enam kebijakan strategis dalam percepatan penanganan corona virus diseases 2019 atau Covid-19. Enam kebijakan tersebut akan direalisasikan secara bertahap. Empat dari enam kebijakan telah direalisasikan yakni pengratisan pelanggan PDAM untuk masyarakat di Badung, rumah singgah untuk karantina Pekerja Migran Indonesia (PMI), Pembayaran BPJS untuk masyarakat yang tak mampu bayar akibat terkena PHK dan pemberian alat pelindung diri (APD) kepada tenaga medis. Kini, tinggal kebijakan pemberian insentif bagi masyarakat Badung yang terkena PHK dan pembagian sembako untuk masyarakat terdampak wabah virus corona yang masih dalam proses pendataan.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Badung, Ketut Sudarsana, Rabu (22/4/2020) mengungkapkan, untuk bantuan sembako bagi warga yang terdampak wabah virus corona masih dilakukan validasi data karena merujuk SK kementerian Sosial agar nanti tidak salah sasaran. “Dari Kementerian Sosial angka yang diperoleh sebanyak 21 ribu orang dan ini perlu kita validasi juga ketingkat desa apakah orang- orang ini sesuai dan apakah masih hidup atau sudah meninggal. Sehingga kita tidak memberikan bantuannya salah, kami melakukan verifikasi sangat hati-hati sehingga tidak salah,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan, ada tiga program dari Dinas Sosial dalam penanggulangan dan percepatan dampak virus corona ini yakni pemberian sembako, bantuan sosial tunai dan pemberian bantuan kepada Program Keluarga Harapan. “Data sudah kita klarifikasi ditingkat desa dan besok (hari ini, red) data ini kita kirim ke pusat. Tapi untuk bantuan bagi pegawai PHK , bantuan kartu prakerja dan bantuan untuk UMKM, itu leadiang sektornya di Dinas Tenaga kerja dan Dinas UMKM bukan di Dinas Sosial, nanti dua dinas tersebut yang membuatkan skemanya,” terangnya.
Sementara Wakil Bupati Badung, ketut Suiasa yang dihubungi terpisah mengatakan, untuk kebijakan pemberian insentif serta pemberian kartu pra kerja bagi masyarakat kabupaten badung yang terkena PHK ini, pemerintah masih sedang berproses pendataan. Data yang diperoleh ini nanti dilakukan kluster sesuai dengan sifat pemberlakukan PHK-nya. “Setelah dilakukan pendataan da pengklasteran ini , baru nanti kita bisa tentukan subjek penerimanya,” ujar Suiasa.
