DENPASAR-Fajarbali.com|Kasus korupsi BKK aci-aci berupa sesajen yang menyeret mantan Kepala Dinas (Kadis) Kebudayaan Denpasar I Gusti Ngurah Bagus Mataram ke penjara sepertinya masih menyisahkan pekerjaan rumah (PR) bagi penyidik Kejaksaan.
Pasalnya, majelis hakim tipikor yang ketahui Gede Pura Astawa yang menyidangkan Bagus Mataram sepertinya masih menganggap kasus BKK Aci-aci belum tuntas.
Pasalnya, ada salah satu pertimbangan majelis hakim yang wajib digarisbawahi terutama terkait adanya pengembalian uang titipan kerugian negara dari pihak lain selain terdakwa.
Atas hal itu, sebagaimana dalam pertimbangan majelis hakim dalam putusannya berpendapat, bahwa seharusnya pihak-pihak yang ikut mengembalikan kerugian tersebut diperiksa dan dimintai pertanggungjaban atas perbuatanya menguasai uang tersebut.
Hakim dalam pertimbangan juga menyebut bahwa sebagiimana doktrin dalam tindak pidana korupsi, bahwasanya pengembalian uang kerugian negara tidak menghapus suatu perbuatan pidana.
Terkait pertimbangan hakim tersebut, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Denpasar Nyoman Sugiartha saat dikonfirmasi, Rabu (16/3/2022) hanya mengatakan akan membaca putusan hakim tersebut dan mempelajarinya.
"Nanti saya baca dan saya pelajari dulu ya,' jawabnya singkat.
Seperti diberitakan sebelumnya majelis hakim Tipikor pimpinan Gede Putra Astawa dalam amar putusannya menyatakan terdakwa Bagus Mataram terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) pengadaan barang berapa aci-aci dan sesajen se-Kota Denpasar tahun 2019-2020.
