DENPASAR-fajarbali.com | Rencana pemerintah yang akan membuka pariwisata pada Bulan Juli mendatang mendapat respon positif dari masyarakat Bali.
Meski demikian, penerapan Protokol Kesehatan (Prokes) ketat menjadi hal mutlak yang harus dijalankan. Apalagi, setelah Hari Raya Lebaran kasus Covid-19 cenderung mengalami peningkatan. Terbukti sejumlah daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta termasuk di DKI Jakarta semakin meningkat. Bahkan anggota DPR RI banyak yang positif Covid-19.
Anggota Komisi IX DPR RI Ketut Kariyasa Adnyana menilai, berkaca dari meningkatnya jumlah kasus positif di Pulau Jawa, Bali harus waspada terhadap penyebaran serta penularannya. Mengingat, beberapa hari belakangan ini, angka kasus positif mengalami peningkatan. Ditambah lagi, adanya kasus positif Covid-19 dengan varian baru.
Baca Juga :
Suradnyana Bertekad Genjot Pembangunan Lingkungan Kota
Buleleng Terus Dorong DTKS yang Akurat
Misalnya saja, Covid-19 dengan varian Delta. Dimana, saat dilakukan tracing, penyebarannya bisa mencapai 10 hingga 20 kali lipat dari pada virus Covid-19 biasa.
“Pariwisata Bali tetap akan dibuka Bulan Juli ini, guna mempercepat pemulihan ekonomi. Karena Bali yang paling terdampak hingga ekonomi Bali mendekati angka minus 13 persen,” katanya, Minggu (20/06/2021).
Menurut Kariyasa, apabila nantinya pariwisata Bali telah dibuka, tentunya pasar harus dirubah ke negara-negara yang sudah bebas Covid-19. Selama ini, pasar pariwisata Bali adalah Australia dan Cina. Akan tetapi, negara seperti i Australia dan New Zealand masih tetap Lockdown sampai 2022. Termasuk juga dengan beberapa negara lainnya yang masih cukup ketat melarang warganya keluar negeri.
“Kalaupun Pariwisata Bali dibuka dengan tatanan Bali era baru, kita belum bisa berharap banyak mendatangkan wisatawan asing. Sejumlah negara masih memberlakukan lockdown dan kita hanya bisa berharap dari wisatawan lokal dan itupun bersifat musiman,” ujarnya.
Guna mendatang pariwisata dan meyakinkan negara lain untuk datang ke Bali, Pemerintah Pusat dan Daerah harus bisa melakukan lobi-lobi politik ke Konsulat negara-negara sahabat. Seperti negara di Eropa dan Asia. Jika hal itu tidak bisa dilakukan, tentunya akan sulit untuk meyakinkan bahwa Bali aman untuk dikunjungi.
“Kalaupun kita buka, wisatawan asing tidak ada datang, para pengusaha hotel dan restauran juga akan merugi terus dengan beban biaya operasional yang tinggi,” tandasnya.
Disisi lain, pada sektor wisatawan lokal, kebijakan dari pemerintah daerah maupun pusat juga harus dilakukan. Contohnya saja Work From Bali (WFB). Hal ini juga bisa membantu pemulihan perekonomian di Bali.
Maka dari itu, pihaknya di DPR RI bersama dengan Kementrian ditekankan agar kegiatan dan pertemuan dilaksanakan di Bali. Akan tetapi, kebijakan tersebut tidak bisa dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Pasalnya, terbentur dengan jumlah anggaran negara yang terbatas saat ini. (her)
Save as PDF