Menteri Wihaji juga menyampaikan bahwa kader pendamping MBG 3B adalah kader KB dan kader PKK yang memiliki peran dalam Pencatatan dan Pelaporan, Distribusi, Pendampingan, Edukasi Gizi, dan Pemantauan.
"Berdasarkan laporan Perwakilan BKKBN Provinsi, per 30 September 2025, jumlah SPPG yang melayani sasaran 3B sebanyak 1.927. Sedangkan jumlah kader pendamping MBG yang mendampingi sasaran 3B sebanyak 18.872 orang," ungkap Menteri Wihaji.
Menutup paparannya, Menteri Wihaji menyampaikan apresiasi kepada BGN yang turut mempertimbangkan insentif bagi kader pendamping. Ia juga menekankan pentingnya dukungan DPR RI agar cakupan pelayanan MBG semakin luas.
“Program MBG bagi sasaran 3B perlu percepatan dengan menekankan pendampingan dan pemberdayaan, sekaligus meminimalisir risiko. Kami berharap dukungan Komisi IX DPR untuk memperkuat upaya ini,” ucapnya.
Dalam kesimpulan yang diberikan, Komisi IX DPR RI juga memberikan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat tata kelola program MBG yang terkait dengan Kemendukbangga/BKKBN. Salah satunya adalah peningkatan kapasitas teknis dan tata kelola SPPG secara nasional melalui pelatihan ulang, pendampingan terstandar, dan penempatan tenaga penjamah pangan.
Upaya ini turut melibatkan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), kader PKK/KB, Tim Pendamping Keluarga (TPK), serta tenaga kesehatan.
Selain itu, Komisi IX mendorong agar model alternatif seperti DASHAT dapat lebih dioptimalkan. Pendekatan berbasis pemberdayaan komunitas dalam pengelolaan pangan bergizi aman dinilai penting untuk memperluas cakupan MBG, khususnya bagi kelompok 3B yang berada di wilayah 3T. (rel/hms)
