Ini Usulan Perempuan Denpasar dalam Musyawarah Nasional

DP3

Pihaknya ingin adanya program mempermudah proses pelayanan dari pemerintah, sosialisasi secara masif sampai menjangkau masyarakat akar rumput yang tidak terjangkau di desa.

Kemudian soal akses terhadap jaminan sosial, pendidikan dan layanan kesehatan, termasuk layanan kesehatan reproduksi dan kekerasan terhadap perempuan bagi kelompok terpinggirkan.

Menurutnya, untuk menjawab usulan ini memerlukan perbaikan data penerima jaminan sosial agar tepat sasaran. Lalu, prosedur tepat waktu dan informasi bagi penerima manfaat, serta papsmear masuk dalam BPJS.

Usulan poin ketiga, yakni penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap kelompok terpinggirkan, termasuk perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas (nasional)            .

Terhadap usulan ini, perlu adanya pengadaan/pembentukan layanan di tingkat desa, pelatihan tentang penghapusan kekerasan perempuan anak bagi kader desa, serta sosialisasi penghapusan kekerasan secara menyeluruh sampai tingkat akar rumput.

Poin keempat, pelaksanaan Undang-Undang tentang Perkawinan Anak termasuk regulasi, sistem dan proses yang dibutuhkan (penghapusan perkawinan anak).

Perempuan Denpasar berharap agar Peraturan Mahkamah Agung No.5 tentang dispensasi perkawainan anak dianulir, kemudian adanya pelatihan calon pengantin bagi semua agama, sosialisasi dan Penerapan UU No.12 Tahun 2022 tentang TPKS.

Usulan terakhir yakni soal partisipasi kelompok terpinggirkan sebagai warganegara, termasuk dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan.

Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan porsi pendidikan politik bagi perempuan akar rumput, peningkatan kepemimpinan perempuan tingkat desa, peningkatan partisipasi  perempuan dalam perencanaan dan pembangunan desa, dan adanya analisis gender pada setiap program di tingkat desa.

BERITA TERKINI

TERPOPULER

Scroll to Top