BULELENG-fajarbali.com | Akurasi data pemilih anggota TNI dan Polri yang mengalami perubahan status serta jaminan akses bagi penyandang disabilitas menjadi dua isu strategis yang mendapat perhatian Bawaslu Buleleng dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Kedua persoalan tersebut dibahas bersama KPU Buleleng, Disdukcapil Buleleng, Polres Buleleng, Kodim 1609/Buleleng, dan Dinas Sosial Buleleng pada Evaluasi Pengawasan PDPB Triwulan II di Kantor Bawaslu Buleleng, Kamis (30/7/2026).
Bawaslu menilai validitas data pemilih sangat bergantung pada kecepatan pembaruan data kependudukan, terutama bagi warga yang mengalami perubahan status menjadi anggota aktif maupun pensiunan TNI/Polri. Ketepatan pembaruan tersebut dinilai penting untuk mencegah ketidaksesuaian daftar pemilih pada tahapan pemilu.
Ketua Bawaslu Buleleng, I Kadek Carna Wirata, mengapresiasi komitmen seluruh instansi yang selama ini terlibat dalam mendukung pemutakhiran data pemilih. Menurutnya, pengawasan daftar pemilih tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan instansi yang memiliki kewenangan atas data kependudukan.
“Kami mengapresiasi langkah-langkah yang telah dibangun semua pihak, seperti Disdukcapil yang telah membangun mekanisme pembaruan data bersama TNI dan Polri melalui inovasi SAKTI. Ini menjadi langkah maju karena perubahan status anggota yang memasuki masa pensiun dapat segera diperbarui, sehingga data pemilih yang diawasi juga semakin sesuai dengan kondisi di lapangan," ujar Carna.
