"Untuk parameter utama, pertama menggunakan survey disamping juga aspirasi para kader partai yang berkoalisi. Selanjutnya adalah cost politik yang begitu tinggi, sekarang kita ketahui habis Pemilu serentak mereka yang memiliki atau berlogistik yang cukuplah yang bisa memenangkan dan merebut kursi jadi itu menjadi syarat penting juga bagi pasangan calon bisa terpilih," bebernya.
Kondisi ini juga dikatakannya menjadi catatan khusus untuk penentuan calon yang kini banyak muncul dari tokoh-tokoh, utamanya dari kalangan birokrasi hingga pengusaha dan kalangan profesional bahkan dari akademisi. Namun berbekalkan kapasitas dan integritas saja tentunya tidak cukup sehingga banyak dari mereka harus berfikir dua kali untuk bertarung akibat cost politik yang dibutuhkan akan sangat tinggi. Kondiai ini sekaligus yang menjadi alasan sangat sulit merekrut calon yang berasal dari kalangan independen. Inilah yang mendasari pemikiran politisi asal Jembrana ini sejak awal membuka peluang agar siapapun tokoh masyarakat yang berani tampil untuk mengabdi dan ngayah di daerahnya masing-masing bergabung bersama partai berlambang mercy ini.
"Ya silahkan mendaftar di Demokrat, tentu calon partner mitra koalisi akan membahasnya," serunya, seraya mengatakan opsi untuk berkoalisi dengan partai besar seperti halnya Partai PDI Perjuangan masih sangat terbuka.
Karena karakteristik daerah di enam kabupaten/kota di Bali yang berbeda hampir bisa dipastikan potensi koalisi bisa beragam. Sehingga komunikasi politik sudah bisa dibangun sejak awal agar bisa melahirkan kesepakatan serta pasangan calon yang diajukan bisa disepakati dan lebih awal disosialisasikan kepada masyarakat. Karena keputusan ada di DPP, Made Mudarta berharap mekanisme di masing-masing partai politik segera berjalan dan ditarget paling lambat akhir bulan Juni 2019 sudah terbentuk.
