Save as PDF
KETUM PKN Gede Pasek Suardika dan jajaran usai mendaftarkan permohonan uji materi tentang syarat capres di Gedung MK, Jakarta.
DENPASAR – fajarbali.com | Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) secara resmi mendaftarkan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan nomor tanda terima perkara: 9-1/PUU/PAN.MK/AP3 tertanggal 24 Januari 2023.
Ketua Umum Gede Pasek Suardika, Sekjen Sri Mulyono dengan kuasa hukum Tim Advokat Kebangkitan Nusantara yang dikoordinir Rio Ramabaskara, turun mengawal pendaftaran permohonan uji materi yang nomor tanda terima perkara sama dengan nomor urut PKN, 9.
Ketum Gede Pasek Suardika (GPS), mengatakan, upaya uji materi tentang Syarat Pencalonan Presiden ini sangat berbeda dengan permohonan sebelumnya yang pernah ada.
“Sejak dulu kami melihat putusan MK soal keserentakan Pemilu memiliki kekosongan norma. Hanya saat itu legal standing belum didapatkan karena belum resmi sebagai Peserta Pemilu. Sekarang PKN sudah sah sebagai parpol peserta Pemilu baru bisa diajukan sebagai pihak yang dirugikan, ” jelas GPS, Selasa (24/1).
GPS melanjutkan, menurut Pasal 6A ayat 2 UUD 45, secara tegas hak mengusulkan itu ada pada partai politik peserta pemilu. Sehingga setelah disahkan menjadi peserta Pemilu baru bisa mengajukan permohonan agar hak konstitusionalnya tidak hilang.
Mantan ketua Komisi III DPR RI tersebut, mengaku ada empat parpol peserta Pemilu yang belum diakomodir dalam Pasal 222 UU Pemilu.
“Empat parpol baru, hak konstitusionalnya hilang oleh ketentuan Pasal 222 UU Pemilu tersebut akibat Pemilu serentak,” tegasnya.
“MK harus mencarikan solusi atas hal ini karena itu semua akibat Pemilu serentak. Sementara 14 parpol lainnya bisa menggunakan syarat kursi atau suara sah. Jadi kami tidak memasalahkan prosentasenya, tetapi ketiadaan syarat untuk parpol peserta Pemilu yang baru, ” imbuh bapak asuh dari ratusan anak kurang mampu di Bali ini.
PKN berharap upaya ini bisa menjadi pintu untuk putra putri Nusantara yang ingin mengabdikan dirinya menjadi pemimpin nasional.
“Kami berharap permohonan PKN bisa dikabulkan. Sebab hak parpol peserta Pemilu mengusung capres cawapres dengan syarat yang sama dan tidak diskriminatif. Sebab kami dari mendaftar hingga ditetapkan melalui proses yang sama kok saat giliran hak mengusulkan capres malah dihilangkan,” sentil dia.
Mantan anggota DPD RI, ini melanjutkan, ada ironi dalam pelaksanaan Pemilu serentak dikaitkan dengan parpol peserta Pemilu kali ini. Sebab menurutnya, ada parpol yang prosentase nya tidak dihitung yaitu sekitar 2,3 persen milik Partai Berkarya dan PKPI karena tidak lolos sebagai peserta Pemilu.
“Menjadi fakta Peserta Pemilu 2019 dengan Pemilu 2024 berbeda, tetapi syarat hasil Pemilu 2019 dijadikan syarat untuk Pemilu 2024. Akibatnya ada 2,3 persen suara sah tidak jelas nasibnya, dan empat parpol baru yang kehilangan hak konstitusionalnya. Harus ada solusi karena MK tugasnya mengawal dan memastikan tidak ada yang hilang hak konstitusional warga negara,” katanya.
Jika permohonannya dikabulkan, PKN telah menyiapkan putra-putri terbaik Nusantara sebagai calon pemimpin nasional.
Jika dikabulkan, masih kata GPS, PKN akan menyiapkan konvensi terbuka secara adil dan transparan, karena PKN hadir sebagai saluran alternatif bagi tunas bangsa agar jelas alurnya menjadi pemimpin nasional. PKN komit ingin mengawal demokrasi yang berkualitas untuk siapa saja yang pantas dan layak. (rl)
Save as PDF