Disisi lain, Kepala Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Wayan Sunada menyatakan, kejelasan payung hukum yang dimaksud bukan lah Pergub, melainkan Surat Keputusan (SK) Gubernur yang mengatur kuota pengiriman sapi Bali. Namun, terbitnya SK tak serta merta langsung, tetapi membutuhkan waktu dan proses.
Terkait berapa kuota sapi yang dikirim ke luar daerah Bali, pihaknya tak merinci secara detail. Pasalnya, tergantung dari jumlah populasi sapi di Bali.










